Dalam pergaulan hidup sehari-hari kalian harus selalu ingat bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dengan hak yang sama. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjaganya.
Contoh: hak hidup
Hak hidup untuk setiap manusia sebagai pribadi atau perseorangan sekaligus melahirkan kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak hidup manusia lainnya. Oleh karena itu, hak hidup setiap manusia yang dilahirkan di dunia wajib dihormati sebagai sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menelantarkan, menganiaya, apalagi membunuh, dengan sendirinya bertentangan sekali dengan hak-hak asasi manusia.
Setiap hak sekaligus melahirkan kewajiban. Setiap hak yang kita miliki sebagai manusia mewajibkan kita menghormati hak yang sama pada sesama manusia. Hal ini tidak boleh kita lupakan sebab kita hidup dalam pergaulan dengan yang lain. Menonjolkan hak diri sendiri, tanpa memperhatikan hak orang lain, akan menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain.
Contoh: hak menggunakan jalan raya
Setiap pengguna jalan memiliki hak menggunakan jalan raya. Akan tetapi harus ingat bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, pada saat kita melaksanakan hak kita sendiri, kita juga harus memperhatikan hak orang lain atau dengan kata lain dalam melaksanakan hak harus juga melaksanakan kewajiban.
Misalnya, semua pengendara sepeda motor boleh meng-gunakan jalan raya. Akan tetapi ia harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak boleh menjalankan sepeda motor dengan ugal-ugalan sebab akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain.
Bagaimana HAM ditegakkan?
Negara RI adalah negara hukum sehingga upaya penegakan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam a. UUD 1945 b. Ketetapan MPR, dan c. Undang-undang.
Contoh:
Pertama, UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pengajaran. Untuk mencapainya, pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan beasiswa pada anak berprestasi, tetapi dari segi ekonomi kurang mampu, dan lain-lain.
Kedua, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM sehingga dibentuklah KOMNAS HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1998.
Ketiga, UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9, menegaskan tentang hak untuk hidup sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap hak ini, misalnya kasus meninggalnya Marsinah, seorang aktivis buruh; kasus meninggalnya seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang bernama Fuad Muhammad Safrudin alias Udin, dan lain-lain, pemerintah menggelar peradilan HAM.
