Proses Pembentukan dan Pembubaran Koperasi

Untuk mendirikan koperasi harus memerhatikan beberapa hal terkait dengan koperasi seperti anggaran dasar koperasi, fungsi dan peran koperasi, struktur organisasi serta
jenis/bentuk koperasi yang cocok dengan kebutuhan.

Anggaran dasar memuat hal-hal sebagai berikut.

  • Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para pendiri koperasi.
  • Nama lengkap dan nama singkatan koperasi.
  • Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya.
  • Maksud dan tujuan.
  • Ketegasan usaha.
  • Syarat-syarat keanggotaan.
  • Ketetapan tentang permodalan.
  • Peraturan tentang tanggung jawab anggota.
  • Peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuasaan anggota.
  • Ketentuan tentang kuorum anggota.
  • Penetapan tahun buku.
  • Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku.
  • Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.
  • Ketentuan mengenai sanksi.

Dalam setiap pembentukan koperasi harus ada jaminan atas kelangsungan hidup koperasi, baik sebagai perkumpulan orang maupun usaha.
Ada beberapa tahap untuk membentuk koperasi, yaitu:

  1. Tahap awal, pada tahap awal ini orang-orang yang akan mendirikan koperasi perlu mencari teman yang bersedia untuk mendirikan koperasi.
  2. Tahap persiapan, yaitu membentuk panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Menyiapkan konsep atau rancangan anggaran dasar koperasi, dan mengedarkan undangan rapat pendirian koperasi.
  3. Tahap pelaksanaan, yaitu tahap penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh seluruh calon anggota, pejabat dari kantor koperasi di daerah setempat dan undangan lainnya.
  4. Tahap mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

Badan Hukum Koperasi

Bagi   koperasi yang telah memenuhi persyaratan dan pejabat koperasi menyatakan persetujuannya, berarti koperasi tersebut resmi berbadan hukum, dan akan mendapat nomor badan hukum serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Untuk koperasi yang pengajuannya ditolak dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat penolakan.

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Pembubaran koperasi berdasarkan rapat anggota: sebelum diputuskan untuk dibubarkan, kondisi koperasi harus diteliti apakah sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya atau selalu menderita kerugian. Kemudian rapat anggota membentuk tim penyelesai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.

Sedangkan pembubaran koperasi yang dilakukan oleh pemerintah karena alasan-alasan sebagai berikut:

  • (1) terdapat bukti bahwa koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang; 
  • (2) kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan; dan 
  • (3) kelangsungan hidupnya tidak lagi diharapkan.