Bagaimanakah Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama?

Konstitusi atau Undang Undang Dasar (UUD) suatu negara hanya merupakan sebagian dari hukumnya dasar negara. UUD ialah hukum dasar yang tertulis. Di samping itu terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Hukum dasar yang tidak tertulis dinamakan konvensi. Untuk memahami UUD suatu negara tidak cukup hanya memahami pasal-pasal UUD-nya saja, akan tetapi harus memahami pateknya dan bagaimana suasana kebatinannya.

Suasana kebatinan (geistlichten hintergrund) UUD adalah latar belakang:

  • bagaimana terjadinya teks UUD tersebut,
  • bagaimana keterangan-keterangannya, dan
  • dalam suasana apa teks itu disusun.

Salah satu cara untuk memahami suasana kebatinan adalah dengan menelusuri sejarahnya. Maka dari itu untuk memahami suasana kebatinan konstitusi pertama, mari kita lihat kembali kilas balik sejarah perumusan konstitusi pertama tersebut.

Proses perumusan konstitusi pertama bersamaan dengan usaha BPUPKI dalam merumuskan dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka. dr. Radjiman Wedyodiningrat, ketua BPUPKI pada awal sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk.

Kemudian tampilah dalam sidang tersebut sejumlah pembicara, di antaranya sebagai berikut:

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pikirannya tentang dasar negara.

Pidato Mr. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, yaitu:

  • (1) Peri Kebangsaan.
  • (2) Peri Kemanusiaan.
  • (3) Keri Ketuhanan.
  • (4) Peri Kerakyatan.
  • (5) Kesejahteraan Rakyat.

b. Prof. Dr. Mr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan tiga teori tentang pengertian negara (staats idee) yang penting dalam mempertimbangkan dan menetapkan dasar negara.

Ketiga teori tersebut adalah:

  • (1) Teori perseorangan atau teori individualistik
  • (2) Teori golongan atau teori kelas
  • (3) Teori persatuan atau teori integralistik
Baca Juga :   Upaya Penegakan HAM

Teori individualistis mengajarkan bahwa masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak sosial antara seluruh perseorangan dalam masyarakatnya.

Teori golongan menganggap bahwa negara adalah alat dari suatu golongan (kelas)untuk menindas kelas lain.

Prof. Soepomo menolak tegas teori individualistis maupun teori kelas. Beliau menyarankan, Indonesia memilih teori integralistik, yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan kita.

Teori integralistik ini mengemukakan bahwa:

  • (1) Negara adalah susunan masyarakat yang integral yang erat antara semua golongan.
  • (2) Semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis.
  • (3) Mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan.
  • (4) Negara tidak memihak satu golongan atau kelas yang kuat, tidak pula menganggap kepentingan pribadi yang harus diutamakan, melainkan kepentingan dan keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang perlu diutamakan.
  • (5) Negara yang bersatu dengan rakyatnya. (6) Negara yang mengatasi seluruh golongan dalam segala bidang.

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Ir. Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yaitu:

  • (1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
  • (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  • (3) Mufakat atau Demokrasi
  • (4) Kesejahteraan sosial
  • (5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut beliau mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama “Pancasila”. Dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama “Pancasila” bagai dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang.

Masing-masing konsepsi dasar negara tersebut setelah dibahas oleh sidang belum mencapai kata sepakat. Atas anjuran ketua, supaya para anggota mengajukan usulnya secara tertulis. Usul tertulis harus sudah masuk paling lambat tanggal 20 Juni 1945.

Baca Juga :   Pertumbuhan Bangsa dan Perkembangan Negara-negara Senusa dan Antarnusa
Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Dibentuklah Panitia Kecil Penampung dan Pemeriksa Usul, beranggota delapan orang (Panitia Delapan), yakni:

  • (1) Ir. Soekarno (Ketua), dengan anggota-anggotanya terdiri atas:
  • (2) Mr. A.A. Maramis
  • (3) Ki Bagoes Hadikeoseomo
  • (4) K.H. Wahid Hasjim
  • (5) M. Soetardjo Kartohadikeosoemo
  • (6) Rd. Otto Iskandardinata
  • (7) Mr. Muhammad Yamin
  • (8) Drs. Mohammad Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara BPUPKI, Panitia Delapan, dan Tyuo Sangi In (Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang). Rapat dipimpin Ir. Soekarno di rumah kediaman beliau Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Rapat menyetujui Indonesia merdeka selekasnya.

Untuk menuntaskan hukum dasar maka dibentuklah Panitia Sembilan, yaitu:

  • (1) Ir. Soekarno (Ketua)
  • (2) Drs. Mohammad Hata (Anggota)
  • (3) Mr. A.A. Maramis (Anggota)
  • (4) K.H. Wahid Hasjim (Anggota)
  • (5) Abdoel Kahar Meozakir (Anggota)
  • (6) H. Agoes Salim (Anggota)
  • (7) Abikeosno Tjokrosoejoso (Anggota)
  • (8) Mr. Achmad Soebardjo (Anggota)
  • (9) Mr. Muhammad Yamin Anggota)

Pada tanggal 22 Juni 1945 malam Panitia Sembilan langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot, karena terjadi perbedaan konsepsi antara golongan nasionalis dan Islam tentang rumusan dasar negara.

Akhirnya disepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah Hukum Dasar, sebagai berikut.

Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia Sembilan itu kemudian terkenal dengan nama “Jakarta Carter” atau “Piagam Jakarta”. Mukadimah tersebut selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 11 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945 sidang berhasil menyelesaikan rumusan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka.

Baca Juga :   Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk mengesahkan naskah Hukum Dasar. Namun ada informasi dari utusan Bala Tentara Jepang, bahwa sebagian daerah yang tidak beragama Islam akan memisahkan diri, kalau Mukadimah (Piagam Jakarta) disahkan sebagai Mukadimah Hukum Dasar. Ir. Soekarno menugaskan Drs. Mohammad Hatta merundingkan hal itu dengan tiga golongan agama, demi persatuan, dan sidang ditunda.

Hasilnya ialah beberapa perubahan dari Naskah Hukum Dasar, terutama Dasar Negara pada sila pertama dalam Mukadimah menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa suasana kebatinan para pendiri negara dalam merumuskan konstitusi pertama adalah keinginan luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan negara Indonesia itu harus dibangun di atas persatuan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Setelah merdeka hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat juga akan diposisikan sebagai pihak yang berdaulat.

Negara juga didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Suasana kebatinan tersebut tercermin dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut.

(1) Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).

(2) Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).

(3) Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).

(4) Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here