Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Untuk melindungi HAM diperlukan lembaga yang bertugas melindunginya dari berbagai pelanggaran. Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut.

  • a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
  • b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
  • c. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.
Lembaga Perlindungan HAM dan Peranannya di Indonesia

Apa peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu?

Berkenaan dengan diundangkannya undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah juga membentuk lembaga yang bertugas melindungi HAM. Lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). KOMNAS HAM dibentuk tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993.

Keberadaan KOMNAS HAM selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. Sesuai dengan tujuannya, KOMNAS HAM bertugas mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, dan menjadi media terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia.

Jika memperhatikan kasus yang menimpa anak Pak Madhapi, misalnya, KOMNAS HAM berkewajiban untuk mengkajinya. Apakah polisi itu sah menangkapnya? Apakah terdapat buktibukti yang menyatakan bahwa anak Pak Madhapi terlibat kegiatan teroris? Jika tidak terbukti, KOMNAS HAM bisa meminta polisi menangguhkan penahanannya.

KOMNAS HAM dapat melakukan tugas itu demi tegaknya hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada pendapat bahwa HAM itu hanya tegak bagi orang-orang berduit. Dalam hal ini KOMNAS HAM-lah yang melindungi tegaknya hak asasi orang-orang yang lemah itu. Secara preventif, KOMNAS HAM harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Misalnya kepada para pemegang kekuasaan harus ditanamkan pemahaman bahwa kekuasaannya itu jangan sampai digunakan untuk melanggar hak asasi bawahannya. Kepada masyarakat luas pun KOMNAS HAM dapat memberi pemahaman bahwa jika memerlukan perlindungan HAM, badan itu siap membantunya. Untuk melaksanakan tugas sebagai media terciptanya hak asasi manusia di Indonesia, KOMNAS HAM memiliki wewenang untuk

  • (a) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah;
  • (b) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi;
  • (c) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan;
  • (d) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga :   Bagaimanakah Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama?

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan pada KOMNAS HAM disertai dengan alasan yang kuat, baik tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar.

KOMNAS HAM sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia memiliki sejumlah peranan, yaitu sebagai berikut.

  • (a) Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM.
  • (b) Melaksanakan penyuluhan HAM.
  • (c) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM.
  • (d) Melaksanakan mediasi (sebagai penasihat) untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut HAM.

Apa peran Lembaga Bantuan Hukum?

Semua warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum. Warga negara yang tidak mampu pun mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh suatu lembaga yang bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Misalnya Pak Madhapi dapat meminta LBH membela anaknya di pengadilan apabila ternyata anaknya itu sampai diadili di pengadilan. Pak Madhapi adalah orang miskin. Jika ia tidak mampu menyewa pengacara untuk mendampingi anaknya di pengadilan, maka LBH dapat menyediakan bantuan hukum itu tanpa dipungut bayaran.

Bantuan hukum itu bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang

  • (1) suku
  • (2) keturunan
  • (3) warna kulit
  • (4) ideologi
  • (5) keyakinan politik
  • (6) harta kekayaan
  • (7) agama
  • (8) kelompok.

Di samping membantu memecahkan persoalan hukum perseorangan atau kelompok, bantuan hukum juga mempunyai beberapa tujuan.

Pertama, bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa hukum. Apakah wibawa hukum bisa turun? Jawabannya adalah bisa. Misalnya, apabila hukum dipermainkan oleh uang, orang yang salah pun bisa lepas dari tuntutan hukuman. Jika demikian, wibawa hukum menjadi turun. Oleh karena itu, bantuan hukum perlu diberikan kepada orang yang lemah sebab jika yang lemah tidak dibantu, dikhawatirkan akan menjadi korban hukum.

Baca Juga :   Unsur-unsur Hukum di Indonesia

Kedua, bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa pengadilan. Selama ini pengadilan kita sedikit menurun wibawanya dengan adanya mafia peradilan dan lain-lain. Mafia peradilan adalah kelompok orang yang bisa mengatur putusan pengadilan dengan imbalan sejumlah dana. Jika hal ini terus berjalan, wibawa pengadilan menjadi jatuh.

Orang tidak lagi percaya pada pengadilan sebab putusan sudah bisa diperkirakan dari besar kecilnya uang setoran. Oleh karena itu, LBH bertugas membantu yang lemah dalam proses pengadilan tersebut. Jangan sampai, karena orang kecil, mereka akan selalu kalah dalam sidang pengadilan.

Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

Ketiga, bantuan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial. Jika masyarakat kecil tidak ada yang melindungi dan membantu dalam menuntut hak-haknya, mereka akan kehilangan kesabarannya. Jika orang-orang kecil sudah kehilangan kesabarannya, mereka akan melakukan perbuatan anarkis.

Perhatikan misalnya peristiwa penjarahan di Jakarta beberapa tahun silam. Peristiwa itu dipicu oleh hal-hal sepele. Misalnya petugas Tibum yang memukul salah seorang pedagang kaki lima lalu diisukan meninggal, massa kemudian mulai bergerak mencari oknum Tibum itu sehingga meledaklah huru-hara yang amat dahsyat.

Gedung-gedung pertokoan dijarah, dilempari batu, dan dibakar. Sebenarnya peristiwa itu diakibatkan oleh menumpuknya masalah-masalah ketidakadilan yang menimpa orang-orang kecil dan tidak ada pihak yang membantu memecahkannya. Oleh sebab itu, bantuan hukum pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial tersebut.

Apa yang dilakukan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi?

Fakultas hukum di beberapa perguruan tinggi memiliki Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Biro ini melaksanakan fungsi perguruan tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat. Biro ini memang dijadikan proses latihan praktik hukum bagi para mahasiswa tingkat akhir di bawah bimbingan para dosen muda.

Baca Juga :   Perjuangan Kemerdekaan dan Pergerakan Nasional Indonesia

Walaupun demikian, masyarakat jangan ragu-ragu meminta bantuan jika memiliki perkara hukum. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di perguruan tinggi umumnya menangani masalah-masalah ringan seperti

  • (1) perselisihan waris,
  • (2) uang ganti pembebasan tanah,
  • (3) kasus tabrak lari,
  • (4) perselisihan buruh,
  • (5) perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Sekalipun masalah-masalah yang ditangani Biro-biro Bantuan Hukum di perguruan tinggi itu umumnya masalah-masalah ringan, tetapi yang terpenting adanya perhatian perguruan tinggi untuk membantu yang lemah. Bantuan sekecil apa pun bagi yang lemah mempunyai arti yang sangat besar. Semangat membantu yang lemah itu memang harus menjadi keberpihakan kita semua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here