Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk pelanggaran HAM di Indonesia?

Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antarwarga masyarakat sendiri. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Ada beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia di antaranya

  • (a) Kasus Tanjung Priok (1994),
  • (b) Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita (1994),
  • (c) Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas Yogyakarta (1996),
  • (d) Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh,
  • (e) Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998),
  • (f) Peristiwa Trisakti (1998),
  • (g) Peristiwa Kemerdekaan Timor Timur (1999),
  • (h) Kasus Ambon (1999),
  • (i) Kasus Poso,
  • (j) Kasus Sampit (huru hara etnis Dayak dan Madura),
  • (k) Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia (2002),
  • (l) Terbunuhnya Reporter RCTI Ersa Siregar dalam konflik Aceh (2003).

Sebagian dari kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Selain kasuskasus besar tersebut, di sekitar kita pun kerap kali terjadi pelanggaran HAM. Contohnya pencurian, perampokan, pembunuhan, penculikan, dan tawuran pelajar.

2. Apa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM?

Pengadilan HAM diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan itu khusus diperuntukkan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ada dua jenis pelanggaran HAM berat menurut undangundang tersebut yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama, dengan cara

  • (a) membunuh anggota kelompok,
  • (b) menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok,
  • (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya,
  • (d) memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
  • (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Baca Juga :   Bagaimana Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945?

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa

  • (a) pembunuhan,
  • (b) pemusnahan,
  • (c) perbudakan,
  • (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
  • (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan (asas-asas) pokok hukum internasional,
  • (f) penyiksaan,
  • (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
  • (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai yang dilarang menurut hukum internasional,
  • (i) penghilangan orang secara paksa,
  • (j) kejahatan apartheid.

Pengadilan HAM berkedudukan di setiap daerah kabupaten/ kota. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Proses penyelidikan kasus dilakukan oleh KOMNAS HAM, sedangkan penyidikan perkara dilakukan oleh kejaksaan agung. Pengadilan HAM dipimpin oleh hakim ad hoc, yaitu hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here