Apa saja instrumen HAM di Indonesia?

Begitu masuk kelas, Bu Nuraini langsung mengajak anak-anak ke perpustakaan. Pagi itu anak-anak belajar di perpustakaan. Mereka mengkaji instrumen HAM di Indonesia.

“Anak-anak hari ini kalian akan melakukan inkuiri kepustakaan”, kata Bu Nuraini memulai pelajarannya.

“Apa maksudnya, Bu?” tanya Sumantri.

“Inkuiri kepustakaan itu adalah melakukan pencarian sesuatu dari buku-buku dan dokumen-dokumen di perpustakaan. Kali ini yang harus kalian cari adalah instrumen-instrumen HAM di negara kita,” kata Bu Nuraini sambil menunjukkan sejumlah buku yang bertengger di rak perpustakaan.

instrumen HAM di Indonesia

Beliau menunjukkan empat buah buku, yaitu buku naskah UUD 1945 yang sudah diamandemen, kumpulan Tap MPR Tahun 1998, Piagam HAM Indonesia, dan naskah UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa instrumen hak asasi manusia di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

  1. UUD 1945.
  2. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998.
  3. Piagam HAM Indonesia Tahun 1998.
  4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berikut ini adalah hasil inkuiri kepustakaan dari setiap kelompok mengenai perlindungan HAM di Indonesia yang terdapat dalam empat instrumen HAM, yakni dalam UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Piagam HAM Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999.

1. UUD 1945

  • (1) Kemerdekaan ialah hak segala bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea pertama).
  • (2) Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Pembukaan UUD 1945, alinea pertama).
  • (3) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
  • (4) Memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
  • (5) Mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
  • (6) Ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
  • (7) Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945).
  • (8) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945).
  • (9) Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945).
  • (10) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28 UUD 1945).
  • (11) Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD 1945).
  • (12) Hak untuk hidup (Pasal 28A UUD 1945).
  • (13) Hak berkeluarga (Pasal 28B UUD 1945).
  • (14) Hak mengembangkan diri (Pasal 28C UUD 1945).
  • (15) Hak mendapatkan keadilan (Pasal 28D UUD 1945).
  • (16) Hak kebebasan (Pasal 28E UUD 1945).
  • (17) Hak berkomunikasi (Pasal 28F UUD 1945).
  • (18) Hak mendapatkan keamanan (Pasal 28G UUD 1945).
  • (19) Hak mendapatkan kesejahteraan (Pasal 28H UUD 1945).
  • (20) Hak memperoleh perlindungan (Pasal 28I UUD 1945).
  • (21) Kewajiban menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J UUD 1945).
  • (22) Kewajiban tunduk pada undang-undang (Pasal 28 J UUD 1945).
Baca Juga :   Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan

2. TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998

  • (1) Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
  • (2) Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan) berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  • (3) Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
  • (4) Melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
  • (5) Menyusun naskah hak asasi manusia dengan susunan: (a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan (b) piagam hak asasi manusia.
  • (6) Isi beserta uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

3. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Pembukaan

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Baca Juga :   Upaya Penegakan HAM

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan BangsaBangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.

3.a. Isi pokok Piagam

Piagam Hak Asasi Manusia terdiri atas sepuluh Bab, yang mengatur hal-hal sebagai berikut.

  • (1) Hak untuk hidup (Pasal 1)
  • (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
  • (3) Hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
  • (4) Hak keadilan (Pasal 7-12)
  • (5) Hak kemerdekaan (Pasal 13-19)
  • (6) Hak atas kebebasan informasi (Pasal 20-21)
  • (7) Hak keamanan (Pasal 22-26)
  • (8) Hak kesejahteraan (Pasal 27-33)
  • (9) Kewajiban (Pasal 34-36)
  • (10) Perlindungan dan pemajuan (Pasal 37-44)
Baca Juga :   Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

4. UU Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia disahkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang tersebut terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Hak asasi manusia diatur dalam Bab III, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut.

  • (1) Hak untuk hidup (Pasal 9)
  • (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
  • (3) Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16)
  • (4) Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
  • (5) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
  • (6) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
  • (7) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
  • (8) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
  • (9) Hak wanita (Pasal 45-51)
  • (10) Hak anak (Pasal 52-66)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here