Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Pada era reformasi dewasa ini kalian tentu sering menjumpai massa melakukan unjuk rasa atau yang lebih dikenal dengan nama demonstrasi. Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi adalah salah satu bentuk mengemukakan pendapat di muka umum. Kegiatan demonstrasi itu ada yang berjalan secara damai, tetapi kadang-kadang ada juga yang berlangsung rusuh.

Padahal, pemerintah telah mengaturnya dalam bentuk undang-undang, tetapi para demonstran tetap saja banyak yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara. Akan tetapi, penyampaiannya harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab.

Secara benar artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan bertanggung jawab artinya tidak melampaui batas, tidak kebablasan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat itu?

Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara mengemukakan pendapat itu adalah dilakukan di tempat umum.

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Dengan demikian yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan di muka umum atau pada khalayak umum. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui tulisan, yang dimuat sebuah koran di Bandung dalam rubrik Suara Hati Pelajar.

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Apakah kalian tahu jenis-jenis penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya itu? Perhatikanlah bagan di bawah ini!

Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga pada hakikatnya merupakan amanat UUD 1945, yakni Pasal 28. Dalam pasal tersebut ditegaskan sebagai berikut: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada tanggal 26 Oktober 1998, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, sebagai upaya menjabarkan Pasal 28 UUD 1945 tersebut.

Apa asas yang mendasari kemerdekaan mengemukakan pendapat itu?

Kemerdekaan mengemukakan pendapat harus berpegang pada lima asas berikut.

  • (a) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
  • (b) Musyawarah dan mufakat
  • (c) Kepastian hukum dan keadilan
  • (d) Proporsionalitas
  • (e) Manfaat

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Setiap orang boleh melaksanakan kemerdekaannya untuk mengemukakan pendapat, tetapi harus juga melaksanakan kewajibannya. Coba kalian perhatikan gambar kampanye pemilu di bawah ini! Apakah ada yang keliru jika dikaitkan dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban?

Baca Juga :   Unsur-unsur Hukum di Indonesia
Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Asas musyawarah dan mufakat

Jika terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu menimbulkan perselisihan. Pendapat boleh berbeda, tetapi kita tetap bersatu, tidak boleh bercerai berai. Jika terjadi perselisihan pun jangan sampai diselesaikan dengan cara kekerasan. Perhatikanlah beberapa contoh kasus berikut ini! Aksi saling dorong antara petugas dengan para demonstran, akhirnya menimbulkan malapetaka.

Bermula dari habisnya kesabaran para petugas karena sudah demikian lelah sejak pagi sampai sore hari mengamankan para demonstran, akhirnya memukul seorang peserta demonstran hingga berlumuran darah. Menyaksikan temannya lukaluka, para peserta yang lain bertambah beringas sehingga terjadilah aksi pelemparan batu yang dibalas oleh petugas dengan tembakan gas air mata.

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Karena massa demonstran terus merangsek maju disertai lemparan terus-menerus dengan batu dan benda keras lainnya, akhirnya petugas pun menembakkan senjata ke udara, dan salah satu di antaranya ada yang mengenai peserta demonstrasi hingga tewas. Entah karena membela kepentingan negara atau kepentingan partainya sendiri, pada saat rapat Paripurna DPR terjadi aksi adu jotos.

Anggota DPR yang tengah berbicara di mimbar diambil mikrofonnya oleh seorang anggota dari fraksi lain. Mendapat perlakuan tidak mengenakan tersebut, ia lantas mengejar dan memberi pukulan telak pada dagu orang itu. Kawannya yang lain membalas pukulan tersebut dengan tendangan ke perut sehingga terjadilah tawuran di gedung “dewan yang terhormat” itu.

Asas kepastian hukum dan keadilan

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum itu dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Dengan demikian, ada kepastian hukum bahwa kegiatan tersebut dilindungi undang-undang. Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan, akan dikenakan sanksi yang seadiladilnya. Asas ini sekarang mulai tampak dalam kegiatan Pemilu 2004.

Perhatikan beberapa contoh berikut!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan sanksi kepada partai politik yang melakukan kampanye tidak tertib. Sanksi yang diberikan mulai dari yang paling ringan, misalnya menyampaikan teguran hingga yang paling berat, yakni menganulir partai politik tersebut dari kegiatan kampanye. Petugas kepolisian pun melakukan “tilang” kepada peserta kampanye yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dinilai “berat”. Misalnya pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm pengaman, duduk di kap mobil, bergelantungan pada truk yang sarat penumpang, dan sebagainya.

Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks dan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Baca Juga :   Apa saja instrumen HAM di Indonesia?

Contoh: Adalah proporsional jika kepala negara dan wakil kepala negara memperoleh pengawalan pada saat kampanye sebab fasilitas pengawalan bagi kepala negara dan wakil kepala negara melekat pada dirinya. Akan tetapi, jika pada saat kampanye itu menggunakan kendaraan dinas, hal itu sudah tidak proporsional lagi.

Asas manfaat

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum itu harus mendatangkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Misalnya apabila satu kebijakan Pemerintah keliru, seseorang atau sekelompok orang menyampaikan pendapatnya di muka umum agar diketahui secara luas. Jika khalayak memandang suatu kebijakan itu keliru, diharapkan pemerintah akan melakukan peninjauan dan bahkan perbaikan.

Contoh: Pada mulanya penyelesaian masalah Aceh dilakukan dengan kekuatan senjata. Namun karena menimbulkan banyak korban, maka masyrakat memberikan pendapatnya bahwa konflik bisa diselesaikan dengan perundingan. Maka pemerintahpun duduk bersama pihak-pihak yang bertikai untuk mencari penyelesaian yang damai.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum itu dapat dilakukan dalam bentuk apa saja?

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut.

  • a. Unjuk rasa atau demonstrasi yakni kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
  • b. Pawai yakni cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
  • c. Rapat umum yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu.
  • d. Mimbar bebas yakni kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

Bentuk lain selain bentuk-bentuk di atas adalah

  • a. Secara lisan, antara lain dengan cara
  1. 1) pidato,
  2. 2) dialog, dan
  3. 3) diskusi.
  • b. Secara tulisan, antara lain dengan membuat
  1. 1) petisi,
  2. 2) brosur,
  3. 3) gambar,
  4. 4) selebaran, dan
  5. 5) pamflet,
  6. 6) spanduk.
  7. 7) poster,
  • c. Media cetak, antara lain
  1. 1) surat kabar,
  2. 2) majalah, dan
  3. 3) buletin.
  • d. Media elektronik, antara lain
  • 1) radio,
  • 2) televisi,
  • 3) film dan industri rekaman (kaset, disket, CD),
  • 4) telepon, telegram, dan faksimile.

Apakah hak dan kewajiban bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum?

Demonstrasi sebagai bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum dibolehkan menurut undang-undang yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengemukakan pikiran secara bebas. Di samping itu, mereka memperoleh perlindungan hukum.

Baca Juga :   Perjuangan Kemerdekaan dan Pergerakan Nasional Indonesia

Akan tetapi, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu. Kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum itu, di antaranya

  • (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
  • (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
  • (3) menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  • (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban lingkungan.
Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Oleh karena itu, demonstrasi sambil membakar bendera negara lain merupakan pelanggaran terhadap aturan moral yang diakui umum. Bendera negara itu adalah lambang kehormatan negara yang bersangkutan. Jika bendera suatu negara dibakar oleh warga negara lain, berarti melakukan penghinaan terhadap negara dan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dalam setiap hak itu melekat juga kewajiban.

Bagaimana halnya dengan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara? Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan menyelenggarakan pengamanan.

Adakah ketentuan pidana yang berkenaan dengan penyampaian pendapat di muka umum?

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ada kalanya, para peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum bertindak kebablasan. Perhatikan saja, foto di samping ini memperlihatkan seorang petugas kepolisian disandera oleh para demonstran. Apa komentar kalian terhadap kejadian ini? Berdasarkan kejadian di atas perlu diperhatikan bahwa sekalipun ada pasal pidana bukan berarti bahwa para petugas polisi menjadi takut melakukan pengamanan.

Yang dilarang bukan melakukan tindak pengamanan, melainkan menghalang-halangi untuk menyam-paikan pendapat di muka umum. Polisi mencegah para demonstran melakukan tindakan anarkis (kekerasan) merupakan tindakan yang benar.

Mencegah para demonstran melakukan tindakan anarkis tidak sama dengan menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum. Oleh sebab itu, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus bertanggung jawab untuk menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here