PENYAJIAN INFORMASI TENTANG PERSEBARAN WILAYAH KONSERVASI

1. Cagar Alam / Suaka Alam

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta dengan ekosistemnya.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Beberapa contoh daerah-daerah cagar alam adalah sebagai berikut.
  • Ujungkulon di Banten, untuk melindungi badak, buaya, banteng, rusa, babi hutan, merak, dan tumbuh-tumbuhan.
  • Sibolangit di Sumatera Utara, untuk melindungi flora asli khas dataran rendah Sumatera Timur antara lain bunga lebah dan bunga bangkai raksasa.
  • Rafflesia di Bengkulu, untuk melindungi bunga rafflesia sebagai bunga terbesar di dunia.
  • Pulau Dua di Jawa Barat, untuk melindungi hutan dan berbagai jenis burung.
  • Arjuna Lalijiwo di Jawa Timur, untuk melindungi hutan cemara dan hutan alpina.
  • Cibodas di Jawa Barat, untuk melindungi hutan cadangan di daerah basah.
  • Tanjung Pangandaran di Jawa Barat, untuk melindungi hutan, rusa, banteng, badak, dan babi hutan.
2. Suaka Margasatwa
Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budi daya.
Dalam rangka kerja sama konservasi internasional, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditentukan sebagai cagar biosfer. Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dengan mempertimbangkan:
  • setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kerusakan kawasan suaka alam,
  • ketentuan tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa,
  • perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam meliputi pengurangan, penghilangan fungsi, dan luas kawasan suaka alam, serta penambahan jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
Beberapa contoh suaka margasatwa adalah sebagai berikut.
  • Pulau Komodo di NTT, untuk melindungi komodo, rusa, babi hutan, kerbau liar, ayam hutan, dan kakaktua.
  • Gunung Leuser di Nanggroe Aceh Darussalam, untuk melindungi gajah, badak Sumatera, harimau, rusa, kambing hutan, orang utan, dan berbagai jenis burung.
  • Way Kambas di Sumatera Selatan, untuk melindungi gajah, badak, kerbau liar, tapir, harimau Sumatera, dan rusa.
  • Baluran di Jawa Timur, untuk melindungi badak, banteng, kerbau liar, rusa, babi hutan, lutung, ayam hutan, anjing hutan, berbagai jenis kera, dan burung.
  • Kutai di Kalimantan, untuk melindungi rusa, babi hutan, dan orang utan.
  • Pulau Moyo di Sumbawa, untuk melindungi babi hutan, rusa, sapi liar, burung kakaktua, dan ayam hutan.
3. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Untuk mewujudkan keadaan tersebut maka pemerintah menetapkan hal-hal sebagai berikut.
  • Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
  • Penetapan pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
  • Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
  • Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusaha di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
  • Dalam rangka pelaksanaan sistem penyangga kehidupan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan serta hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
  • Tindakan penertiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  • Wilayah sistem penyangga kehidupan mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya harus diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.
4. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
  • pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
  • pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.
Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zona yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Kawasan taman nasional diatur sedemikian rupa agar terjaga kelestariannya, misalnya dengan pengaturan seperti berikut.
  • Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
  • Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi pengurangan, penghilangan fungsi, dan luas zona inti taman nasional, serta penambahan jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
  • Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona penyangga dan zona pemanfaatan dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
  • Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah.
  • Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan terpadu.
  • Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikutsertakan masyarakat.
5. Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan untuk kegiatan pengkajian dan penelitian, penangkaran dan pengembangan, perburuan secara teratur, perd agangan, peragaan, pertukaran, budi daya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan (hobi).
Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
6. Usaha Pelestarian Kekayaan Alam dan Lingkungannya
Usaha-usaha pemerintah dalam menjaga pelestarian kekayaan alam dari kerusakan lingkungan antara lain sebagai berikut.
a. Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan Kritis
Usaha pengendalian lahan kritis dilaksanakan melalui beberapa usaha sebagai berikut.
  • Penghijauan dan Reboisasi. Usaha penghijauan tanah dan reboisasi lahan hutan telah dilaku- kan dengan pola inpres (instruksi presiden), sejak tahun 1976. Untuk lebih mempercepat usaha mengurangi lahan kritis, lahan tersebut justru dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan perkebunan, transmigrasi, peternakan, dan bentuk pembangunan lainnya sekal- igus untuk rehabilitasi.
  • Resettlement dan Pengendalian Peladang Berpindah. Untuk mengendalikan peladang berpindah diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan pendekatan dengan cara pendekatan fisik dan alam, pendekatan sosioantropologi, dan pendekatan pengembangan institusi. Setelah pendekatan-pendekatan tersebut berhasil, baru dilakukan penataan pemukiman (resettlement).
b. Program Kali Bersih
Untuk meningkatkan daya dukung lingkungan demi menunjang keberhasilan kegiatan pembangunan di semua sektor maka ditempuh usaha program kali bersih. Program kali bersih ini mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut.
  • Mencegah penurunan kualitas dan daya guna air sekaligus menaikkan kualitas dan daya guna air. Program kali bersih dituju- kan khususnya pada sumber-sumber air yang kualitasnya sangat buruk.
  • Persiapan bagi pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran air.
  • Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.
c. Program Pengendalian Intrusi Air Asin
Bentuk pengendalian penyusupan air asin dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, misalnya sebagai berikut.
  • Mengendalikan tingkat pemompaan air tanah.
  • Menambah masukan air tanah dengan memperbanyak tumbuhan dan sumur resapan.
  • Mengendalikan perluasan pemukiman perkotaan.
  • Melindungi daerah resapan atau daerah tangkapan hujan (recharge area).
  • Memberi prioritas pelayanan Perusahaan Air Minum (PAM) di daerah yang rawan air tawar.
d. Pengelolaan Pantai dan Lautan
Dalam mengelola wilayah pantai dan lautan diperlukan kebijaksanaan- kebijaksanaan sebagai berikut.
  • Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai dan lautan yang dapat diperbarui perlu dilakukan dalam batas kemampuan regenerasi, sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dilakukan dengan bijaksana dan rasional.
  • Inventarisasi tingkat pemanfaatan lahan wilayah pantai untuk berbagai kegiatan yang perlu dikendalikan. Untuk itu, diperlukan adanya pembagian daerah, mana yang merupakan kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budi daya.
  • Pengelolaan wilayah pantai dan lautan dapat dikembangkan dengan 3 alternatif, yaitu pembagian wilayah laut, kepulauan, dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) serta diatur oleh sistem koordinasi antarde- partemen di tingkat pusat.
e. Usaha Menjaga Kelestarian dan Meningkatkan Sumber Daya
Dalam rangka menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia maka kebijaksanaan pembangunan harus mencakup hal-hal berikut.
  • Penciptaan dan perluasan mata pencaharian khususnya di daerah yang mengalami tekanan ekonomi yang berat.
  • Perlindungan terhadap pendapatan petani, nelayan, dan pengumpul hasil hutan.
  • Pengkajian ilmiah terhadap pengikisan lapisan atas tanah dan pen- gambilan sumber daya hutan agar tidak melebihi laju perbaikan produktivitasnya.
  • Peningkatan produktivitas lahan dengan cara memperhatikan pengendalian penggunaan pupuk organik, pestisida, dan tata air.
  • Penelitian terhadap kebutuhan kayu bakar dan hasil hutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
  • Pelestarian dan penggunaan energi secara efisien.
  • Pencegahan dan pengurangan pencemaran udara, tanah, dan air sedini mungkin.
  • Pengembangan teknologi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
sumber :
Soegimo, Dibyo dan Ruswanto. 2009. Geografi : untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta. CV Mefi Caraka
]]>