Home Blog Page 120

Hukum Engel – Teori Sikap Konsumen

Teori Perilaku Konsumen Hukum Engel – Materi berikut ini akan membahas perihal Teori Perilaku Konsumen yang sangat dipengaruhi oleh aturan ekonomi misalnya, yang menyampaikan bahwa jikalau harga naik maka jumlah undangan turun, dan sebaliknya jikalau harga turun, maka undangan naik, dengan catatan keadaan yang lain cateris paribus.
Ada dua pendekatan konsumen berperilaku menyerupai aturan permintaan, yaitu:
a.  Pendekatan Marginal Utility, yang bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan (utility) setiap konsumen sanggup diukur dengan uang atau dengan satuan lain, sehingga konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum.
b.   Pendekatan kurva indiferen (Indifference Curve)
Kurva Indiferen ialah kurva yang memperlihatkan kombinasi konsumen antara 2 macam barang, yang memperlihatkan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kurva indiferen mempunyai beberapa ciri atau sifat antara lain:
1)  Kurva indiferen mempunyai kemiringan (slope) negatif artinya miring dari kiri atas ke kanan bawah
2) Kurva indiferen yang lebih tinggi kedudukannya memperlihatkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.
3)   Kurna indiferen tidak saling berpotongan dengan kurva indiferen yang lain.
4)   Kurna indiferen cembung ke titik origin (titik 0)
c.   Hukum Engel
Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi ialah berbanding terbalik menyerupai yang dikemukakan oleh sarjana ekonomi Jerman berjulukan “ENGEL” yang populer dengan HUKUM ENGEL, berbunyi: “Semakin besar pendapatan, semakin kecil bab pendapatan yang dipakai untuk konsumsi, dan sebaliknya”
Untuk itu maka perlu berperilaku hidup irit dengan cara menyusun anggaran rumah tangga, sehingga antara besarnya penerimaan dan pengeluaran selalu seimbang.
Itulah pembahasan perihal Teori Perilaku Konsumen – Semoga bermanfaat…

Kurva Indiferensi (Indifference Curve)

Kurva Indiferen (Indifference Curve) yaitu kurva yang menggambarkan banyak sekali kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau kepuasan yang sama (Prof.Dr.Soeharno, 2006:40.Misalkan saja konsumen ingin mengonsumsi dua jenis produk yang berbeda kita sanggup ambil teladan teh dan susu.Ketika konsumen lebih menyukai susu maka,konsumsi teh lebih rendah daripada susu. Konsumen tetap mendapat kepuasan yang sama dengan total utilitas kombinasi 2 produk tersebut yaitu sebagai minuman yang sanggup menyehatkan tubuh. Jika konsumsi susu dikurangi,justru ada peningkatan konsumsi teh.Bila digambarkan bentuk kurva indiferen berslope negatif dalam artian kurva dibuat dari sisi kiri atas kemudian melengkung ke sisi kanan bawah. 

Menurut Prof.Dr.Soeharno (2006:43-44) sifat-sifat Kurva Indiferen (Indifference Curve) sanggup dijelaskan sebagai berikut:
1. Terdapat banyak kurva indiferen U1,U2,U3..Un.Susunan kurva indiferen disebut peta indiferen.
2. Kurva indiferen yang letaknya lebih tinggi memperlihatkan kepuasan yang lebih tinggi. 
3. Kurva indiferen memiliki arah(slope) yang negatif.Apabila konsumen berkeinginan untuk menambah konsumsi barang X maka konsumsi barang Y harus dikurangi untuk mendapat kepuasan yang sama.
4. Dua kurva indiferen tidak berpotongan.Kurva indiferen yang tinggi menggambarkan kepuasan yang lebih tinggi.Kalau dua kurva indiferen berpotongan contohnya di titik Z maka berarti kombinasi barang X dan Y yang sama akan menawarkan kepuasan yang lebih tinggi.
5. Sesuai dengan sifat (3),kurva indiferen mencekung terhadap titik O. 
6. Kemiringan (slope) kurva indiferensi memperlihatkan Laju Substitusi Marginal(Marginal Rate of Substitution=MRS).
Pendekatan untuk mempelajari Tingkah Laku Konsumen ada 2 :
1-Pendekatan Marginal Utility (Cardinal), beranggapan bahwa kepuasan konsumen sanggup diukur dengan satu satuan, contohnya uang.
2-Pendekatan Indifference Curve (Ordinal) yang beranggapan bahwa kepuasan konsumen tidak sanggup diukur dengan satu satuan. Tingkat kepuasan konsumen hanya sanggup dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam pendekatan Marginal Utility dipakai anggapan sebagai berikut :
1. Utility sanggup diukur dengan uang.
2. Hukum Gossen (The Law Of Diminishing Return) berlaku yang menyatakan bahwa “Semakin banyak sesuatu barang yang dikonsumsi, maka embel-embel kepuasan yang diperoleh dari setiap satuan embel-embel yang dikonsumsi akan menurun”
3. Konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan.
Total Utility yaitu kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Marginal Utility yaitu embel-embel atau pengurangan kepuasan sebagai akhir dari pertambahan atau pengurangan satu unit barang tertentu.

Ciri-ciri Indifference Curve sebagai berikut :

1. Turun dari kiri atas kekanan bawah.

2. Cembung kearah origin.

3. Indifference Curve yang satu dengan lainnya tidak pernah saling memotong.

4. Indifference Curve yang terletak disebelah kanan atas pertanda tingkat Semua titik-titik tersebut menggambarkan bahwa kombinasi berapapun akan menawarkan kepuasan yang sama. Jika konsumen mengkonsumsi 15 nasi dan 3 roti kepuasannya akan sama dengan mengkonsumsi 3 nasi dan 11 roti. Tingkat penggantian menggambarkan bahwa kenaikan tingkat konsumsi roti dari 3 menjadi 4 harus mengurangi konsumsi nasi dari 15 menjadi 10.kepuasan yang lebih tinggi dan sebaliknya.

Contoh Kurva Indeferensi:

Itulah pembahasan singkat mengenai Kurva Indiferen (Indifference Curve), biar bermanfaat…

Hukum Gossen I Dan Ii

Herman Heinrich Gossen, merupakan seorang tokoh ekonomi Jerman yang mencoba menyelidiki cara pemuasan kebutuhan insan terhadap barang dan jasa. Hasil penyelidikan Gossen ini menghasilkan Hukum Gossen I dan II. Berikut ini pembahasan wacana Hukum Gossen I dan II:

Hukum Gossen I
Konsumen akan selalu menciptakan pilihan yang akan memberi mereka kepuasan paling besar. Mereka selalu berusaha untuk memaksimumkan nilai guna atau kepuasan. Namun demikian, berdasarkan penelitian Herman Heinrich Gossen,  disebutkan bahwa apabila pemenuhan kebutuhan atas suatu barang dilakukan secara terus menerus, kenikmatan dari mengkonsumsi barang tersebut  mula-mula tinggi, namun makin usang makin menurun hingga hasilnya mencapai titik jenuh.
 
Penelitian ini menghasilkan Hukum Gossen I yang berbunyi : “ kalau pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin usang kenikmatan tersebut semakin menurun hingga hasilnya mencapai batas jenuh”. Teori ini juga dikemukakan oleh William Stanley Jevons, seorang ekonom dan matematikawan Inggris.
 
Agar memahami Hukum Gossen dengan jelas, bayangkan kalau kita makan 6 potong ayam goreng dalam sekali waktu. Ayam goreng pertama rasanya akan enak, yang kedua juga masih enak, tapi, usang kelamaan kepuasan kita akan berkurang hingga hasilnya ayam terakhir rasanya ibarat kotoran ayam. Ketika makan ayam goreng kelima, kita sudah mengalami titik jenuh dan ayam goreng keenam sudah bukan yummy lagi, tapi bikin eneg.

Hukum Gossen II
Dalam memenuhi kebutuhannya, insan bukan hanya mengkonsumsi satu jenis barang, tetapi banyak sekali jenis barang. Lalu, bagaimana mereka mengatur pengeluaran yang demikian banyak tersebut sehingga sanggup memaksimumkan kepuasan ? alasannya pendapatan terbatas, maka pemenuhan kebutuhan akan didasarkan pada pertimbangan mendesak tidaknya suatu kebutuhan (menurut tingkat intensitas).
 
Kebutuhan sekunder belum terpenuhi kalau kebutuhan primer belum terpenuhi. begitu pula kebutuhan glamor atau tersier tidak akan dipenuhi kalau kebutuhan sekunder belum dipenuhi. Mengingat sumber daya yang terbatas, pemenuhan kebutuhan primer akan lebih tinggi tingkat kepuasannya dari pada pemenuhan kebutuhan glamor atau kebutuhan tersier.
 
Dalam menyikapi duduk kasus di atas, Gossen menyatakan bahwa konsumen akan melaksanakan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marjinal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Artinya, unit terakhir dari masing-masing produk yang dikonsumsi mempunyai nilai yang sama. Pernyataan ini dikenal dengan nama Hukum Gossen II. 
Itulah pembahasan singkat wacana Hukum Gossen I dan II. Semoga bermanfaat…

Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (Pph)Terbaru


Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Terbaru 2016 – Pengertian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) ialah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau peserta penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008


Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tahun 2016
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan langsung perhitungannya dengan memakai tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak (PKP)
Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta
5%
50 juta hingga dengan 250 juta
15%
250 juta hingga dengan 500 juta
25%
Diatas 500 juta
30%

Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positip dari aneka macam kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang ketika ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR).

Perhitungan Perubahan PTKP 2016 Terbaru :

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak (WP) Tidak Kawin dan mempunyai tanggungan

Uraian
Status
PTKP
Wajib Pajak 
TK0
54.000.000,-
+ Tanggungan 1
TK1
58.500.000,-
+ Tanggungan 2
TK2
63.000.000,-
+ Tanggungan 3
TK3
67.500.000,-

PTKP 2016 bagi Wajib (WP) Pajak Kawin dan mempunyai anak / tanggungan

Uraian
Status
PTKP
+ WP Kawin
K0
58.500.000,-
+ Kawin Anak 1
K1
63.000.000,-
+ Kawin Anak 2
K2
67.500.000,-
+ Kawin Anak 3
K3
72.000.000,-

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak (WP) Kawin, penghasilan istri digabung dengan suami

Uraian
Status
PTKP
+ WP Kawin
K/I/0
112.500.000,-
+ Kawin Anak 1
K/I/1
117.000.000,-
+ Kawin Anak 2
K/I/2
121.500.000,-
+ Kawin Anak 3
K/I/3
126.000.000,-

 KETERANGAN

  • Tunjangan PTKP untuk anak maupun tanggungan maksimal 3 orang
  • TK : Tidak Kawin
  • K : Kawin
  • K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung 

Berikut ini ialah langkah-langkah untuk menghitung pajak penghasilan PPh 21:

  • Hitunglah penghasilan bruto Anda per bulan, menyerupai honor pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
  • Hitunglah besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status Anda (lihat table PTKP 2016).
  • Hitunglah pengurang lainnya menyerupai : Tunjangan Biaya Jabatan 5%, Iuran Pensiun 5% dari penghasilan bruto, catatan: Tunjangan Biaya Jabatan Maksimal Rp. 6 juta per tahun, dan Tunjangan Iuran Pensiun maksimal 2,4 juta per tahun.
  • Hitung Penghasilan netto Anda : Penghasilan Bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun.
  • Kalikan Penghasilan Netto dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.


Contoh Menghitung Pajak penghasilan Pph 21 Tahun 2016

Budi bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan honor Rp. 6.000.000,- per bulan, status kawin dengan 3 orang anak, dengan data penghasilan sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 6.000.000,-

Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2.000.000,-

Total Penghasilan Bruto : Rp. 7.000.000,-

Dari data di atas perhitungan pajak penghasilan Pph 21 atas penghasilan dalam setahun ialah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

Gaji Pokok
Tunjangan
Penghasilan-Bruto
Pengurangan (-)
PTKP
Biaya Jabatan
Iuran Pensiun
Total
Penghasilan Kena Pajak-Netto
Pajak Pph (5%) Per Tahun
Pajak Pph (5%) Per Bulan
72.000.000,-
24.000.000,-
96.000.000,-
72.000.000,-
4.200.000,-
2.400.000,-
78.600.000,-
17.400.000,-
870.000,-
72.500,-

Catatan :

  • Perhitungan diatas dengan perkiraan pegawai Budi mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak mempunyai NPWP maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya suplemen 20% dari perhitungan normal.
  • Apabila Karyawan Budi perkiraan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Netto) di atas nilainya di atas Rp. 50 juta, maka tarif pajak diubahsuaikan dengan tabel pajak progresif di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikianlah gosip wacana Tarif Pajak PPh 2016 dan Contoh Cara Penghitungan, biar bermanfaat…Informasi selengkapnya wacana perpajakan silahkan kunjungi situs http://www.pajak.go.id

Cara Penghitungan Pajak Pph Pasal 21 Terbaru


Cara Penghitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Tarif Terbaru beserta Contoh Pengitungan Gaji – Pengertian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) ialah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau akseptor penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008


Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tahun 2016
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan langsung perhitungannya dengan memakai tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak (PKP)
Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta
5%
50 juta hingga dengan 250 juta
15%
250 juta hingga dengan 500 juta
25%
Diatas 500 juta
30%

Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positip dari banyak sekali kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang ketika ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR).

Perhitungan Perubahan PTKP 2016 Terbaru :

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak (WP) Tidak Kawin dan mempunyai tanggungan

Uraian
Status
PTKP
Wajib Pajak 
TK0
54.000.000,-
+ Tanggungan 1
TK1
58.500.000,-
+ Tanggungan 2
TK2
63.000.000,-
+ Tanggungan 3
TK3
67.500.000,-

PTKP 2016 bagi Wajib (WP) Pajak Kawin dan mempunyai anak / tanggungan

Uraian
Status
PTKP
+ WP Kawin
K0
58.500.000,-
+ Kawin Anak 1
K1
63.000.000,-
+ Kawin Anak 2
K2
67.500.000,-
+ Kawin Anak 3
K3
72.000.000,-

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak (WP) Kawin, penghasilan istri digabung dengan suami

Uraian
Status
PTKP
+ WP Kawin
K/I/0
112.500.000,-
+ Kawin Anak 1
K/I/1
117.000.000,-
+ Kawin Anak 2
K/I/2
121.500.000,-
+ Kawin Anak 3
K/I/3
126.000.000,-

 KETERANGAN

  • Tunjangan PTKP untuk anak maupun tanggungan maksimal 3 orang
  • TK : Tidak Kawin
  • K : Kawin
  • K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung 

Berikut ini ialah langkah-langkah untuk menghitung pajak penghasilan PPh 21:

  • Hitunglah penghasilan bruto Anda per bulan, menyerupai honor pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
  • Hitunglah besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status Anda (lihat table PTKP 2016).
  • Hitunglah pengurang lainnya menyerupai : Tunjangan Biaya Jabatan 5%, Iuran Pensiun 5% dari penghasilan bruto, catatan: Tunjangan Biaya Jabatan Maksimal Rp. 6 juta per tahun, dan Tunjangan Iuran Pensiun maksimal 2,4 juta per tahun.
  • Hitung Penghasilan netto Anda : Penghasilan Bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun.
  • Kalikan Penghasilan Netto dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.


Contoh Menghitung Pajak penghasilan Pph 21 Tahun 2016

Budi bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan honor Rp. 6.000.000,- per bulan, status kawin dengan 3 orang anak, dengan data penghasilan sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 6.000.000,-

Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2.000.000,-

Total Penghasilan Bruto : Rp. 7.000.000,-

Dari data di atas perhitungan pajak penghasilan Pph 21 atas penghasilan dalam setahun ialah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

Gaji Pokok
Tunjangan
Penghasilan-Bruto
Pengurangan (-)
PTKP
Biaya Jabatan
Iuran Pensiun
Total
Penghasilan Kena Pajak-Netto
Pajak Pph (5%) Per Tahun
Pajak Pph (5%) Per Bulan
72.000.000,-
24.000.000,-
96.000.000,-
72.000.000,-
4.200.000,-
2.400.000,-
78.600.000,-
17.400.000,-
870.000,-
72.500,-

Catatan :

  • Perhitungan diatas dengan perkiraan pegawai Budi mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak mempunyai NPWP maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya pemanis 20% dari perhitungan normal.
  • Apabila Karyawan Budi perkiraan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Netto) di atas nilainya di atas Rp. 50 juta, maka tarif pajak diadaptasi dengan tabel pajak progresif di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikianlah warta wacana Tarif Pajak PPh 2016 dan Contoh Cara Penghitungan, supaya bermanfaat…Informasi selengkapnya wacana perpajakan silahkan kunjungi situs http://www.pajak.go.id