PEMBAGIAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

( MENURUT KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR :  KEP.33/MEN/2002 TENTANGZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT  UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT)

Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk pengusahaan pasir laut ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan,  sosio-ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.
Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk pengusahaan pasir laut dibagi menjadi :
1. Zona Perlindungan;
Kegiatan pengusahaan pasir laut hanya dapat dilaksanakan apabila Kuasa Pertambangan Pasir Laut berada di luar Zona Perlindungan.
Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan zona yang dilarang untuk kegiatan penambangan pasir laut, meliputi:
a. Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
b. Kawasan Suaka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
c. Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries), Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
d. perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;
e. perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
f. instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;
g. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
h. zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
2. Zona Pemanfaatan untuk  Pengusahaan Pasir Laut.
Zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Zona Pemanfaatan Bersyarat; meliputi :
· skema  pemisah lalu-lintas di laut
· kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer) dan daerah lego jangkar (anchorage area);
· Alur lalu-lintas pelayaran;
· Kawasan wisata bahari;
· Kawasan tangkapan ikan tradisional;
· Perairan tempat pembuangan bahan-bahan peledak;
· Zona latihan TNI-AL;
· Zona pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
· Zona pengeboran lepas pantai (zona off shore drilling) termasuk prasarana penunjang keselamatan pelayaran.
b. Zona Terbuka Tambang.
]]>

Baca Juga :   Latar Belakang dan Sejarah Berdiri Serta Tujuan ASEAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here