Dasar Hukum Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, pemerintah memiliki dasar hukum yaitu:

a.    UUD 1945 pasal 23 A (sesudah diamandemen) yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
b.    Undang-Undang Perpajakan yang sudah disempurnakan (terbaru) terdiri atas:
  • 1)   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • 2)   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
  • 3)   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • 4)   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.
  • 5)   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  • 6)   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
  • 7)   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca Juga :   5 Kebijakan Sistem Nilai Tukar di Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here