2 Jenis Perubahan Format APBN

Sejak Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, format APBN mulai April tahun 2000 mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut.

a. Perubahan Periode Anggaran

Pada masa pemerintahan Orba, periode anggaran dimulai 1 April – 31 Maret tahun berikutnya. Sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, periode tersebut diubah menjadi 1 Januari – 31 Desember tahun yang sama. Akibat perubahan ini, khusus tahun 2000 APBN berlaku hanya sembilan bulan, yaitu 1 April – 31 Desember tahun 2000. Perubahan ini memudahkan siapa pun untuk menganalisis kinerja perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional.

b. Perubahan Struktur Penyajian

Perubahan struktur penyajian APBN Indonesia disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam Government Finance Statistics (GFS) atau Statistik Keuangan Pemerintah. Perubahan struktur penyajian tersebut meliputi:
1)    Struktur APBN dengan tegas memisahkan unsur-unsur sebagai berikut:
  • a)   pendapatan negara dan hibah,
  • b)   belanja negara,
  • c)   defisit/surplus, dan
  • d)   pembiayaan.

Pada APBN sebelum tahun 2000 unsur defisit surplus dan unsur pembiayaan tidak tercantum secara jelas dalam APBN. Di samping itu, pada APBN sebelum tahun 2000 walaupun negara mengalami defisit, defisit tersebut tidak tercantum dengan jelas, karena pada saat itu utang kepada luar negeri masih dianggap sebagai penerimaan negara. Dengan struktur APBN yang baru, defisit tersebut akan tampak dengan jelas.)    Pinjaman Luar Negeri tidak lagi dianggap sebagai komponen Penerimaan Negara (seperti yang terjadi pada APBN sebelum tahun 2000). 
Pinjaman Luar Negeri sekarang dianggap sebagai komponen Pembiayaan. Ini terjadi karena mulai APBN tahun 2000, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah semua penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara.
Adapun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan:
  • 1)    Apabila APBN mengalami defisit, unsur Pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit, misalnya dengan cara berutang ke luar negeri.
  • 2)    Apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus (kelebihan) itu akan digunakan (dibelanjakan).
Baca Juga :   Cara Penyusunan APBD serta Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here