HAM

Sejak kedatangan bangsa-bangsa asing yang pada mulanya berdagang, akan tetapi lama kelamaan bertujuan menjajah, bangsa Indonesia senantiasa berjuang untuk mengusirnya. Para leluhur kita bertekad secara kesatria melawan penjajah dengan semboyan “Daripada hidup dijajah, lebih baik mati berkalang tanah”.

Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia itu adalah sebagai berikut.

a. Perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatis

Pada saat armada Portugis menguasai Malaka (1511) maka bangkitlah raja-raja Malaka melawannya (Mahmud Syah dan Tun Mutahir, Hang Tuah dan lain-lain). Karena perlawanan tidak berhasil, maka terpaksa berpindah ke Johor dan Riau. Perlawanan diteruskan oleh Sultan-sultan Johor dan Raja-raja Samudera Pasai. Pada tahun 1513 Pati Unus dari Jawa menyerang Malaka. Armada Portugis berhasil diporak-porandakan. Atas kegigihan tersebut Pati Unus diberi julukan Pangeran Sabrang Lor.

Pada tahun 1521 Portugis sampai di Maluku, maka rakyat Maluku pun melawannya di bawah pimpinan Sultan Hairun dari Ternate. Karena khawatir akan kalah, Portugis menipu dengan mengajak berdamai. Dalam suatu perjamuan, Portugis berkhianat, dengan menusuk Sultan Hairun dari belakang ketika memasuki benteng Santo Polo (1570). Perjuangan dilanjutkan oleh putranya Sultan Baabullah hingga berhasil mengusir Portugis dari Maluku dan menyingkir ke Timor Timur.

Pada tahun 1596 Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Sejak keberadaannya di tanah air kita Belanda sudah menunjukkan gelagat tidak baik. Maka Pangeran Jayakarta dari Sunda Kelapa dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten melawannya dengan gagah berani. Di samping itu Sultan Agung Anyokrokusumo dari Mataram pun menyerang Belanda di Batavia selama dua kali, yakni pada tahun 1628 dan 1629. Pada penyerangan yang kedua Jan Pieterszoon Coen mati terbunuh dalam pertempuran.

Perlawanan terhadap penjajah Belanda di mana-mana dilanjutkan terus oleh para pejuang kemerdekaan bangsa kita, antara lain: Sultan Iskandar Muda dari Aceh (1605-1636), Sultan Hasanuddin dari Makasar (1824). Semasa penjajahan Inggris (18111816) ditentang antara lain oleh Sultan Sepuh dari Yogyakarta dan Paku Buwono IV dari Surakarta. Sesudah adanya Convention of London (1814) yang mengembalikan Indonesia pada Belanda, rakyat Maluku menentangnya di bawah pimpinan Thomas Matullesy. Kemudian di mana-mana timbul perlawanan terhadap penjajahan Belanda secara besar-besaran.

Di Jawa perang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830), di Sumatra Barat terjadi perang Padri (1821-1837) dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Rakyat Palembang berperang dengan Belanda (1844) dan disusul oleh rakyat Bangka dan Belitung (1849). Rakyat Tapanuli di bawah pimpinan Si Singamangaraja melawan Belanda (1878-1907).

Di Kalimantan rakyat mengadakan perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antarsari, yakni di Banjarmasin (1852-1905). Di Aceh rakyat mengadakan perang sabil dan jihad melawan kaum penjajah Belanda yang dikenal dengan nama Perang Aceh (1875-1904) yang dipimpin oleh Teuku Umar, Teuku Daud, Panglima Polim, Teuku Tjik Di Tiro, Tjut Nya Dien, Tjut Mutiah, dan lain-lain.

Demikian pula di Bali (1896) dibawah piminan Raja Badung dan di Lombok (1894) di bawah pimpinan Putera mahkota Anak Agung Made mengadakan “puputan”, yakni pertempuran habis-habisan melawan Belanda. Perlawanan dan perjuangan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatik itu belum berhasil mengusir kaum penjajah.

Kelemahannya adalah pada sifat dari perlawanannya itu sendiri, yakni apabila pemimpin mereka wafat perlawanan berhenti. Di samping itu karena perlawanan dilakukan sendiri-sendiri, maka mudah dipecah belah oleh musuh. Atas dasar kenyataan seperti itu, maka perlawanan harus dilakukan dengan bentuk lain.

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana bentuk perlawanan kita pada masa pergerakan nasional.

b. Pergerakan Nasional

Pada masa pergerakan nasional perjuangan mengusir penjajah dilanjutkan dalam bentuk lain, yakni melalui organisasi modern. Bentuk perjuangan ini berbeda dengan perlawanan rakyat yang dipimpin tokoh kharismatik. Perjuangan dengan membentuk organisasi modern tidak berhenti tatkala pimpinan berganti ataupun wafat. Pimpinan bisa berganti setiap saat, akan tetapi organisasi tetap berjalan, perjuangan pun tetap menggelora.

Karena sifat perjuangan melalui organisasi modern tersebut tidak mengenal surut, maka perjuangan semakin hari kekuatannya semakin dahsyat. Untuk mengenal bagaimana bentuk perjuangan melalui organisasi modern tersebut, mari kita simak pertumbuhan pergerakan nasional kita dalam mengusir kaum penjajah pada uraian berikut.

Usaha tersebut dirintis dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 di Sumatra Barat dan Surakarta yang dipelopori oleh K. H. Samanhudi. Berdirinya SDI dimaksudkan untuk menggalang persatuan dalam bidang ekonomi mengingat Belanda menjalankan diskriminasi dalam ekonomi ke dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra.

Pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh dr. Sutomo, sedang yang mengilhami pendiriannya adalah dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1912 berdirilah organisasi massa Islam Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. Achmad Dahlan. Sementara itu SDI berubah menjadi Sarekat Islam (1911) dibawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.

Pada tahun 1913 berdirilah Indische Partij, yang selanjutnya mengubah namanya menjadi Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP). Para pemimpinnya antara lain dr. Tjipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat (kelak berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara), dan Dr. Douwes Dekker (kelak berganti nama menjadi Dr. Danu Dirdja Setyabudhi).

Para mahasiswa Indonesia di Nederlands mendirikan Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1924 oleh antara lain Mohammad Hatta. Pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Karena tekanan-tekanan Belanda pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Sementara itu PNI dengan singkatan Pendidikan Nasional Indonesia didirikan oleh Sutan Sjahrir dan Drs.Mohammad Hatta (1929).

Sebagai ganti PNI yang dibubarkan didirikanlah Partai Indonesia (Partindo) oleh Mr. Sartono yang dilanjutkan oleh Ir. Soekarno (1933) setelah keluar dari tahanan politik. Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Massa (Ormas) lainnya yang menyemarakkan masa Pergerakan Nasional antara lain Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), Pasundan, Partai Bangsa Indonesia (PBI), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan GerakanWanita Indonesia.

Pergerakan Nasional Indonesia untuk mencapai citacita kemerdekaan Indonesia itu semakin kokoh kuat dan kompak dengan adanya peleburan Orpol dan Ormas dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 dan adanya Ikrar Kebulatan Tekad Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan sebutan “Sumpah Pemuda”.

Menyusul pula bergabungnya partai-partai politik dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tahun 1939 dengan aksi Indonesia berparlemen. Terakhir pada tahun 1941 berdirilah Majelis Rakyat Indonesia (Volksraad) yang meliputi seluruh rakyat Indonesia.

c. Saat-saat kritis perjuangan mencapai kemerdekaan

Pada tanggal 1 September 1939 Perang Dunia II meletus. Tanggal 5 Mei 1940 Nederland diserbu oleh pasukan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler. Tanggal 10 Mei 1940 (hanya dalam waktu 5 hari) Nederlands jatuh ke tangan Jerman. Pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris. Untuk menarik hati bangsa Indonesia dibentuklah Komisi Perubahan Ketatanegaraan yang diketuai oleh orang Belanda yang bernama Vismman pada bulan Desember 1940. Maka Komisi ini dikenal dengan nama Komisi Vismman.

Komisi ini tidak menyinggung soal Indonesia, hanya membuat janji hampa yang diucapkan Ratu Belanda Wilhelmina, yang berbunyi: “Apabila Perang Dunia II berakhir dan kemenangan ada pada Pihak Belanda dan sekutunya, maka Hindia Belanda (Indonesia) akan diberi hak berdiri sendiri sejajar dengan Kerajaan Belanda, asalkan di dalam ikatan dengan Negeri Belanda”. Ucapan ratu Belanda tersebut (6 Desember 1941) dikenal dengan nama “December Belofte” (Janji Bulan Desember).

Sementara itu Perang Pasifik pun meletus, Jepang menyerang Tiongkok Selatan dan Indo China, sementara Hindia Belanda terancam. Agar mendapat bantuan dari Indonesia, sekali lagi Ratu Wilhelmina menjanjikan pembaharuan susunan pemerintahan dengan mendekati para pemimpin kita. Ir. Soekarno menolak. Setelah Perang Pasifik berlangsung selama tiga bulan, maka pada bulan Maret 1942 balatentara Jepang dibawah pimpinan Jenderal Immamura mendarat di pulau Jawa.

Belanda tidak melakukan perlawanan yang berarti. Akhirnya tanggal 10 Maret 1942 Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Starkenborg Stachouwer dan Letnan Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati Subang, Jawa Barat. Pada mulanya kedatangan balatentara Jepang disambut hangat oleh bangsa Indonesia, karena dengan propagandanya Jepang menyatakan sebagai saudara tua.

Semboyannya yang terkenal dengan “Tiga A” (Nipon Pemimpin Asia, Cahaya Asia, Pelindung Asia). Namun kenyataannya hanya sekedar berganti lakon penjajahan baru. Rakyat lebih menderita lahir batin. Kekayaan bangsa Indonesia dirampas dan dikuras, rakyat dijadikan romusha (prajurit kerja paksa), di mana-mana kekurangan pangan, pakaian rakyat compang-camping, kebebasan rakyat juga tidak ada.

Pada mulanya balatentara Jepang berhasil di semua medan pertempuran. Namun dalam paruh kedua balatentara Jepang terus-menerus menderita kekalahan. Sebagai akibat rentetan kekalahan tersebut, maka Perdana Menteri Jepang Koiso pada tanggal 7 September 1944 atas nama Pemerintah Jepang terpaksa mengucapkan janji kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari, apabila akhir perang kemenangan di pihak Jepang dan sekutunya.

Janji bersyarat yang tak jelas kapan waktunya itu disambut baik oleh pemimpin kita sebagai pembuka pintu jalan menuju cita-cita kemerdekaan. Atas perintah Gatot Mangkupradja dikabulkanlah penyusunan prajurit sukarela seperti Heiho, Peta, Barisan Pelopor, dan sebagainya. Sementara itu akibat tidak tahannya menyaksikan penderitaan rakyat dan kekejaman balatentara Jepang, rakyat mengadakan perlawanan seperti yang dipimpin oleh Syodanco (perwira rendah) Supriadi di Blitar dan di Pesantren Sukamanah, Singaparna Tasikmalaya dibawah pimpinan KH. Zaenal Mustafa.

Pada tanggal 29 April 1945 berkenan dengan hari ulang tahun Tenno Heika (Kaisar Jepang) disampaikan janji kedua, yakni kemerdekaan Indonesia tanpa syarat, yang diumumkan dengan Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang untuk Jawa dan Madura). Hal ini bukan karena kebaikan Jepang pada kita, tetapi akibat Jepang makin menderita kekalahan dan mulai terkepung oleh Sekutu.

Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan, bahkan dianjurkan untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan situasi peperangan. Sebagai langkah lebih lanjut dari Maklumat Gunseikan tersebut dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Coosakai, dengan jumlah anggota 62 dari seluruh tanah air dan berasal dari berbagai aliran dan golongan.

BPUPKI tersebut bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan secara terinci mengenai kemungkinan apakah bangsa Indonesia sudah dewasa untuk merdeka mengatur rumah tangganya sendiri yang hasilnya harus dilaporkan kepada Pemerintah Jepang untuk dipertimbang-kan. Akan tetapi BPUPKI oleh para pemimpin bangsa kita dijadikan sarana perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secara legal.

Karena keadaan di Jepang sudah semakin genting, pada tanggal 7 Agustus 1945 Marsekal Terauci (Kepala Pemerintahan Sipil Balatentara Jepang di Seluruh Asia Tenggara) mengumumkan perlunya segera dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai. Maka dipanggillah tiga tokoh bangsa Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dr. Radjiman Wedyodiningrat) datang ke Saigon.

Pada tanggal 12 Agustus 1945 ketiga pemimpin kita bertemu dengan Marsekal Terauci dan menuntut janji kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah PPKI dengan dipimpin Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan anggota 18 orang. Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soal cepat atau lambat pelaksanaannya terserah PPKI. Waktu berjalan demikian cepat.

Akibat dijatuhkannya bom Atom oleh Sekutu di kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan di kota Nagasaki (8 Agustus 1945), ditambah moril Jepang juga sudah runtuh akibat sekutu Jepang di Eropa, yakni Italia dan Jerman sudah menyerah terlebih dahulu pada Sekutu, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Berita menyerahnya Jepang itu dirahasiakan kepada bangsa Indonesia.

Kedudukan tentara Jepang ibarat “Juru Kuasa Sementara” yang tetap menjaga keamanan, sambil menantikan datangnya tentara Sekutu. Akan tetapi para pemuda kita yang bekerja pada kantor berita Jepang (“Domei”), sempat mendengarkan siaran radio tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Truman dan Perdana Menteri Inggris Atlee pada tanggal 14 Agustus 1945.

Mereka menyampaikan berita penting itu kepada temanteman secara rahasia. Mereka mulai mengadakan rapat-rapat di kalangan pemuda dan mahasiswa di Jakarta untuk mengambil kesempatan baik yang kritis dan menentukan itu. Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta yang baru kembali dari Saigon tidak mendengar berita resmi bahwa Jepang telah menyerah. Ketika para pemuda menyambut kedatangan mereka, mereka menyatakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan merdeka.

Ketika para pemuda mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga dan merebut persenjataan Jepang, mereka tidak bersedia karena belum diterima berita resmi tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu. Para pemuda kecewa, dan melanjutkan rapat-rapat dengan semangat yang berkobar-kobar untuk memulai revolusi. Keputusan rapat para pemuda itu adalah untuk mengambil alih kekuasaan Jepang.

Bung Karno dan Bung Hatta perlu diungsikan untuk menghindari kemungkinan yang tak diharapkan terhadap kedua pemimpin nasional tersebut. Maka Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengasdengklok, Karawang pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 04.40 dini hari. Para pemuda di Jakarta melanjutkan rapat gabungan dengan PPKI di Pejambon, Jakarta tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi.

Keputusan bulat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia dan atas usul Mr. Achmad Subardjo dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke Jakarta dengan jaminan keamanan mereka. Selanjutnya Bung Karno beserta keluarga dan Bung Hatta dijemput kembali ke Jakarta dengan rombongan pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 dan langsung ke rumah kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Nassau Boulevard (sekarang Jalan Imam Bonjol No. 1) Jakarta.

Di tempat inilah para pemimpin dan pejuang bangsa kita menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Konsep ditulis dengan tulisan tangan Bung Karno, tetapi teks yang otentik dan resmi adalah yang diketik serta ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, pada malam itu juga pk.23.00. Keesokan harinya, pada hari Jumat bulan Ramadhan atau tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dalam suatu upacara khidmat dibacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno.

Dengan Proklamasi itu Indonesia merdeka dan sekali merdeka, tetap merdeka!