Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional

Sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Kalaupun sumber daya dapat diperbarui, hal itu memerlukan waktu yang sangat lama sehingga tidak dapat mengejar kebutuhan manusia yang semakin bertambah. Sumber daya memiliki sifat-sifat khusus, yaitu merupakan barang langka (scarce) karena jumlahnya terbatas, dapat dipakai dalam penggunaan yang berbeda, dan dapat dikombinasikan dalam berbagai perbandingan untuk menghasilkan barang tertentu.

Hal di atas menyebabkan manusia dituntut untuk menggunakan sumber- sumber daya tersebut secara cermat dan tepat serta harus tunduk kepada Hukum Kelangkaan (The Law of Scarcity), yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tertentu orang harus mengorbankan sesuatu yang lebih dahulu.

Manusia sering mengeluhkan hidupnya memiliki banyak sekali masalah. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki masalah baik masalah kecil maupun masalah yang besar yang dapat mengancam kehidupannya. Apakah yang menyebabkan permasalahan itu timbul? Bagaimana cara mengatasinya?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan masalah. Para ahli mengartikan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, semakin banyak kita memiliki harapan, semakin banyak pula harapan yang mungkin tidak terkabul. Hal tersebut yang biasanya akan menimbulkan masalah.

Begitu juga secara ekonomi. Manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, namun di sisi lain alat pemuas kebutuhan tersebut sangat terbatas. Dari kesenjangan itulah kemudian timbul masalah ekonomi.

Tidak setiap masalah berdampak negatif bagi kita. Masalah ekonomi memacu kita untuk dapat menyelesaikannya dan mendorong untuk memanfaatkan seluruh potensi diri dan lingkungannya. Hal ini yang akan membawa bangsa kita pada kemajuan. Walaupun demikian, jika kita salah memanfaatkan seluruh potensi tersebut, hal itu dapat juga membawa ke arah kehancuran.

Konsep permintaan dapat dibedakan atas daya beli konsumen:

• a.     Permintaan Potensial (Potential Demand)

Permintaan potensial adalah permintaan yang hanya mendasarkan pada keinginan dan tanpa atau belum didukung oleh daya beli. Keinginan tanpa daya beli hanya mengarah pada kemauan, tetapi tidak pada permintaan

• b.     Permintaan Efektif (Effective Demand)

Permintaan Efektif adalah permintaan yang disertai dengan kekuatan untuk membeli atau daya beli.

Pembagian lain, permintaan dapat dibedakan dari jumlah pemintanya:

• a.     Permintaan Individual/Pribadi

Permintaan individual adalah permintaan yang datang dari perseo- rangan atau individu. Permintaan ini dipengaruhi oleh nilai yang dikaitkan dengan perolehan dan penggunaan barang jasa yang bersangkutan serta kemampuan untuk memperolehnya.

• b.     Permintaan Pasar

Permintaan Pasar adalah penjumlahan secara horizontal (semata- mata merupakan gabungan) dari permintaan-permintaan individual/ pribadi yang ada di pasar tersebut.

• a. mengetahui tingkat kemakmuran
• b. untuk melihat kemajuan perekonomian suatu negara 
• c. Untuk merumuskan kebijakan pemerintah
• d. Untuk membandingkan tingkat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu
• e. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan pendapatan masyarakat
• f. Untuk membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah sehingga dapat diketahui tingkat perkembangannya

• 1. Kita tingkatkan pembangunan nasional di segala bidang, khususnya sektor ekonomi tanpa harus meninggalkan aspek-aspek kepribadian bangsa.
• 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu
• pendidikan nasional dan pemberian pelatihan-pelatihan.
• 3. Memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa mengembangkan usahanya bagi terciptanya kemajuan ekonomi
• 4.Mendorong dan meningkatkan perkembangan industri kecil dan rumah tangga sebagai penopang sekaligus mitra bagi pergerakan industri menengah dan industri besar.
• 5.Membuka dan meningkatkan kesempatan untuk berinvesatasi bagi para pemilik modal baik lewat PMDN maupun lewat PMA.

1.   Kebijakan Fiskal

2.   Kebijakan Moneter

• a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.
• b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia.
• c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
• d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.

3.   Kebijakan Ekonomi Internasional.

4. Kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Sebagai pola umum pembangunan nasional, GBHN memuat:

• a.    Pola dasar pembangunan nasional, seperti tujuan, landasan dan asas-asas pembangunan nasional.
• b.    Pola umum pembangunan jangka panjang, yang berisi arah dan kebijakan pembangunan untuk 25 sampai dengan 30 tahun mendatang.
• c.    Pola umum pembangunan 5 tahun, yang berisi arah dan kebijakan pembangunan untuk 5 tahun.

Selanjutnya, pola umum pembangunan lima tahun dituangkan dalam rencana operasional tahunan dalam bentuk pembuatan dan pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Agar jelas, berikut ini adalah skema pola-pola tahapan pembangunan Nasional.

Tabel Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional Orde Baru

Indonesia melakukan pembangunan jangka panjang yang ke-1 selama 25 tahun, dimulai pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1994 yang dijabarkan dalam 5 pelita, yakni pelita I, II, III, IV dan V. Sebagai gambaran, perhatikan prioritas pembangunan yang dilaksanakan selama pelita I sampai dengan V.
 

Pelita I

1 April 1969 – 31 Maret 1974
Sektor pertanian dan Industri yang mendukung sektor pertanian

Pelita II

1 April 1974 – 31 Maret 1979
Sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku

Pelita III

1 April 1979 – 31 Maret 1984
Sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan usaha swasembada pangan.

Pelita IV

1 April 1984 – 31 Maret 1989
Sektor pertanian dengan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri dan melanjutkan usaha swasembada pangan

Pelita V

1 April 1989 – 31 Maret 1994
Sektor pertanian untuk memantap kan swasembada pangan   dan me ningkatkan produksi pertanian lain nya, dan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang untuk ekspor,industri yang banyak menyerap tenagakerja, industri pengolahan hasilpertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri
 
Hasil pembangunan jangka panjang yang ke-1 cukup memuaskan, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6% per tahun. Akan tetapi, memasuki pembangunan jangka panjang ke-2, yakni pada pelita VI tepatnya pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyadarkan bangsa Indonesia tentang betapa rapuhnya fondasi ekonomi yang telah dibangun selama ini.

1.    Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

• a.   Tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun (UU No. 20 Tahun 1999).
• b.   Bukan tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, anak-anak dan lansia (lanjut usia) termasuk dalam kelompok ini.

2.    Tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok (usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun)

• a.   Angkatan kerja yakni kelompok tenaga kerja (usia 15 sampai dengan 64 tahun) yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan.
• b.   Bukan angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Contohnya: pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga.

3.    Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

• a.   Pekerja (employment), yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan.
• b.   Pengangguran (unemployment), yakni kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan.

4.    Pekerja (employment) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

• 1)   Lama kerja minimal 40 jam per minggu.
• 2)   Besar pendapatan minimal sama dengan UMR (Upah Minimum Regional).
• 3)   Jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya.

• 1)   Setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu.
• 2)   Setengah menganggur berdasar pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja.
• 3)   Setengah menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya, pekerja yang baru masuk dan pekerja dengan cacat tertentu termasuk kelompok ini.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

• 1.    Sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat perbaharui suatu saat bisa habis atau musnah. Minyak bumi, emas, batubara dan sejenisnya suatu saat akan habis dieksploitasi manusia.
• 2.    Lingkungan mengalami kerusakan fisik. Eksploitasi yang tidak terkendali untuk memproduksi barang dan jasa bisa merusak lingkungan, seperti hutan jadi gundul dan ekosistem menjadi rusak.
• 3.    Terjadi pencemaran air, udara, tanah dan suara. Berbagai limbah dan efek samping seperti bisingnya suara pabrik dari pembangunan ekonomi bisa mencemari air, udara, tanah dan suara. 
• 4.    Kesehatan dan keselamatan manusia terancam. Akibat pencemaran dan bencana alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Air tercemar, udara kotor, kekeringan, banjir dan tanah longsor adalah contoh pencemaran dan bencana alam yang mengancam manusia akibat pembangunan ekonomi yang tidak sadar lingkungan.
• 5.    Berubahnya gaya hidup. Pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pemantapan keimanan dan jati diri, bisa mengubah gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif, individualis, materialistis dan hedonistis.