Home Ekonomi Manajemen Badan Usaha
Category:

Manajemen Badan Usaha

Manajemen Badan Usaha

Badan Perjuangan Milik Swasta (Bums)

by Ekonomi
written by Ekonomi

Badan Usaha MilikSwasta atau sanggup disingkat BUMS ialah tubuh perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta dan berikut ini pembahasannya.

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sanggup dibedakan sebagai berikut:

 

a.  Perusahaan Perorangan disingkat Po
Perusahaan jenis ini dimiliki, diawasi oleh seseorang, dan orang tersebut memperoleh semua laba dan menanggung risiko yang terjadi.

 

b.  Firma disingkat Fa
Firma ialah suatu komplotan anggota firma untuk menjalankan perusahaan atas nama bersama.

 

c.  Persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennotschap disingkat CV
Persekutuan komanditer ialah suatu bentuk perjanjian bersama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

 

d.  Perseroan Terbatas disingkat PT
Jenis perusahaan ini sering pula dikenal dengan corporation (Co), limited (Ltd), atau Naamloze Vennotscap (NV).

 

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

3 Jenis Badan Usaha di Indonesia

by Ekonomi
written by Ekonomi

Jenis Badan Usaha – Dalam perekonomian negara kita terdapat beberapa jenis tubuh perjuangan yang biasa kita kenal, antara lain: Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Berikut ini akan kita bahas secara lebih lengkap wacana masiing-masing jenis tubuh usaha yang kita kenal, yaitu sebagai berikut:

 

1.  Badan Usaha Koperasi
Menurut UU No. 25 Tahun 1992, tubuh perjuangan koperasi ialah tubuh perjuangan yang beranggotakan orang perorang atau tubuh aturan koperasi dengan melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

 

2.  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah tubuh perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara pribadi yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melaksanakan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 

3.  Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) ialah tubuh perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta.

 

a.  Perusahaan Perorangan disingkat Po
Perusahaan jenis ini dimiliki, diawasi oleh seseorang, dan orang tersebut memperoleh semua laba dan menanggung risiko yang terjadi.
b.  Firma disingkat Fa
Firma ialah suatu komplotan anggota firma untuk menjalankan perusahaan atas nama bersama.
c.  Persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennotschap disingkat CV Persekutuan komanditer ialah suatu bentuk perjanjian bersama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
d.  Perseroan Terbatas disingkat PT
Jenis perusahaan ini sering pula dikenal dengan corporation (Co), limited (Ltd), atau Naamloze Vennotscap (NV).

 

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

Hubungan Korupsi dengan APBN

by Ekonomi
written by Ekonomi
Seperti sudah dijelaskan dalam pengantar bab ini, Indonesia ternyata adalah negara terkorup urutan pertama di kawasan ASEAN, sekaligus negara terkorup urutan keenam dari 133 negara di dunia. Berarti, korupsi telah membudaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, kita tidak ingin sebutan seperti itu melekat selamanya pada bangsa ini. Tidak ada kata terlambat untuk berubah.

Korupsi berasal dari kata corrupt (bahasa Inggris) yang berarti jahat, rusak, mengubah, menyuap, atau menyalahgunakan. Kata korupsi sering disandingkan dengan kata kolusi dan nepotisme. Kolusi adalah kerja sama antar penyelenggara negara atau kerja sama antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang bisa merugikan negara, masyarakat, atau orang lain.   Nepotisme   adalah   perbuatan   penyelenggara   negara   yang menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan keluarga atau kroninya sehingga merugikan negara, masyarakat, atau orang lain. KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) bagaimanapun bentuknya sangat merugikan dan perlu diberantas. Dalam pembahasan selanjutnya, akan kita batasi hanya pada masalah korupsi.
Berikut ini akan diuraikan bagaimana APBN bisa dikorupsi. Sudah banyak kasus yang diangkat di media massa. Jika dikelompokkan, ada dua macam tindakan korupsi dalam APBN.

a.    Korupsi dari sisi pendapatan negara dilakukan dengan cara:

  • 1)    Ada   sebagian   pendapatan   negara   yang   tidak   dilaporkan (digelapkan) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya: kasus penggelapan pajak.
  • 2)   Menghindari pembayaran pajak, termasuk bea, atau cukai. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penyelundupan. Barang yang diselundupkan ke luar negeri, tentu terbebas dari tarif pajak ekspor.

Begitu juga, barang yang diselundupkan ke dalam negeri tentu terbebas dari tarif pajak impor. Dengan demikian, kegiatan penyelundupan merugikan negara dari sisi pendapatan.

b.    Korupsi dari sisi Pembelanjaan Negara dilakukan dengan cara:

  • 1)   Melaporkan pembelanjaan lebih besar daripada nilai sebenarnya yang disebut dengan istilah mark up.
  • 2)   Melaporkan pembelanjaan fiktif (pembelanjaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi). Hal ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen.
  • 3)   Mengurangi jatah pembelanjaan, misalnya yang seharusnya senilai Rp x, tetapi dikurangi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini bisa juga disebut dengan istilah pungli (pungutan
  • liar). Coba kalian baca contohnya di sekilas info.
  • 4)   Mengalihkan suatu pembelanjaan ke bentuk lain yang tidak sesuai aturan. Misalnya, mengalihkan pembelanjaan bencana alam menjadi pembelanjaan pembangunan rumah dinas pegawai.
0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

Arti dan Landasan Hukum APBD

by Ekonomi
written by Ekonomi

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber- sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah:
a     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah pasal 25 yang berbunyi: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang…, menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
b     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4 yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun Pemerintah Daerah setiap tahun, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah:
  • 1)   Gubernur dan perangkatnya yang memerintah daerah propinsi.
  • 2)   Walikota dan perangkatnya yang memerintah daerah kota (dulu disebut Kotamadya).
  • 3)   Bupati dan perangkatnya yang memerintah daerah kabupaten.

c.    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.
0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

Dampak APBN terhadap Perekonomian

by Ekonomi
written by Ekonomi
Keberadaan APBN mempunyai dampak (pengaruh) besar terhadap perekonomian. Tanpa adanya APBN, negara tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, serta tidak memiliki alat (sarana) yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. Secara rinci, dampak atau pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

a.    APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi.

Misalnya, jika dalam APBN prioritas pembangunan ditujukan pada bidang industri maka pemerintah tentu akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri.

b.    APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian.

Apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Contohnya, pada tahun 1982, Indonesia melihat harga BBM dunia terus menurun. Menurunnya harga BBM adalah pertanda buruk bagi Indonesia, karena Indonesia sangat menggantungkan penerimaan pada sektor migas. 
Untuk memperbaiki keadaan tersebut, pada penyusunan APBN selanjutnya, pemerintah berusaha keras meningkatkan penerimaan dari sektor nonmigas, misalnya meningkatkan penerimaan sektor pajak. Penerimaan sektor pajak dapat ditingkatkan di antaranya dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kini terbukti, pajak menjadi sektor andalan bagi penerimaan negara (70% lebih penerimaan Indonesia diperoleh dari sektor pajak). Dari   uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian.

c.    APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan.

Jika dalam penyusunan APBN pemerintah menurunkan atau menghilangkan subsidi BBM, berarti harga BBM akan naik. Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lain
yang banyak dibutuhkan masyarakat. Itu berarti, APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan.

d .   APBN dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan.

Misalnya, untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menaikkan tarif pajak ekspor. Kenaikan tersebut akan memengaruhi sikap para eksportir. Jika tarif pajak ekspor dianggap terlalu tinggi maka bisa menurunkan produktivitas para eksportir. Akibatnya, jumlah ekspor menjadi menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak ekspor, para eksportir justru akan lebih meningkatkan ekspornya.

e.    APBN dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang tinggi suatu saat bisa meledak dan menimbulkan kerusuhan seperti perusakan dan pembakaran. Perusakan dan pembakaran akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Dalam hal ini, APBN bisa digunakan sebagai alat untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan, misalnya dengan melakukan kebijakan subsidi, baik subsidi BBM atau subsidi non-BBM. 
Subsidi tersebut diberikan bagi pihak yang membutuhkan. Saat ini, subsidi BBM diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian Raskin (beras untuk rakyat miskin), penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain subsidi, pemerintah juga bisa menggunakan pajak untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

Tujuan dan 5 Fungsi APBD Berdasarkan UU No 33 Tahun 2003

by Ekonomi
written by Ekonomi
Seperti halnya dalam APBN, APBD pun memiliki tujuan dan fungsi- fungsi. Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan dan fungsi-fungsi APBD.

a. Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

b. Fungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:
1)    Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2)    Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
3)    Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4)    Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5)    Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

Penggolongan Perusahaan Menurut Operasi dan Bentuk Hukum

by Ekonomi
written by Ekonomi
Dalam mempelajari akuntansi kita perlu mengetahui penggolongan perusahaan. Perusahaan dapat digolongkan menurut operasi dan bentuk badan hukumnya, sebagai berikut:

1. Menurut Operasi

Penggolongan perusahaan menurut operasinya terbagi menjadi perusahaan jasa, perdagangan, dan manufaktur.
  • a.    Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam memberi jasa kepada pihak lain, dengan kata lain produk   yang dijualnya adalah jasa. Contohnya rumah bersalin, bank, dan lain-lain.
  • b.    Perusahaan perdagangan atau perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang atau produk dan menjual barang/produk tersebut tanpa mengubah sifat barang atau produk dengan tujuan memperoleh keuntungan.
  • c.    Perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang membeli bahan baku kemudian memprosesnya sehingga tercipta produk baru, lalu menjualnya kepada pihak lain

2. Menurut Bentuk Badan Hukumnya

Dilihat dari segi bentuk badan hukumnya, perusahaan terbagi menjadi: 
  • a.    Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang yang biasanya bertindak sebagai manajer. Perusahaan perseorangan bukan badan hukum karena pemilik perusahaan itu sendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan.
  • b. Persekutuan Firma, yaitu persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama secara bersama-sama (firma). Setiap anggotanya mempunyai kedudukan yang sama dan secara langsung bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan.
  • c.    Persekutuan komanditer (CV= Comanditire Vennooteschav), yaitu perusahaan yang di dalamnya terdapat seorang atau lebih yang bertanggungjawab penuh kepada yang lain. Dan yang lainnya mempunyai tanggung jawab terbatas sebesar jumlah modal yang disetor.
  • d .   Perseroan terbatas, yaitu persekutuan yang dimiliki beberapa orang yang kepemilikannya dinyatakan dengan saham. Pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar saham yang dimilikinya.
  • e.    Koperasi, yaitu badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

3 Fungsi APBN atau APBD

by Ekonomi
written by Ekonomi
APBN atau APBD dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sektor ekonomi pemerintah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi pertumbuhan, pemerataan, kesejahteraan, dan stabilisasi. Dengan demikian dapat didefinisikan beberapa fungsi APBN berikut ini.

a.   Fungsi Alokasi (Allocation)

Fungsi alokasi adalah fungsi penyediaan barang publik (public good provision). Dalam APBN dijelaskan bahwa sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Dengan pedoman APBN, pendapatan yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana umum, misalnya: fasilitas kesehatan, pendidikan, jembatan, jalan, dan sarana umum lainnya, yang diharapkan dapat menghasilkan dampak atau eksternalitas yang menguntungkan. Eksternalitas ini akan meningkatkan kegiatan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

b.   Fungsi Distribusi Pendapatan (Income Distribution)

Fungsi distribusi pendapatan adalah fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Kalian bisa meng- amati pos-pos penerimaan dan pengeluaran APBN. Salah satu pos pengeluaran pemerintah adalah subsidi. Misalnya: subsidi pendidikan (dengan adanya BOS atau biaya operasional sekolah), subsidi BBM, subsidi listrik, dan sebagainya. Adapun salah satu pos penerimaan negara berasal dari pajak yang dipungut dari wajib pajak. Dengan demikian instrumen utama yang digunakan adalah pajak dan subsidi.

c.   Fungsi Stabilisasi (Stabilization)

Fungsi APBN ini bersifat kondisional artinya sesuai dengan kondisi perekonomian yang dihadapi. Pada saat kondisi resesi sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran defisit (deficit budget) untuk mendorong sisi permintaan. Anggaran defisit berarti pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan. Sedangkan dalam kondisi ekonomi membaik (recovery) ditempuh anggaran surplus, yang berarti pos penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan laju inflasi. Pilihan lain adalah anggaran berimbang (balance budget), artinya penerimaan pemerintah sama dengan pengeluarannya.
0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Manajemen Badan Usaha

Penyusunan APBD

by Ekonomi
written by Ekonomi
Sementara itu, di tingkat Pemerintah Daerah mekanisme pembahasan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.
Sementara itu, di tingkat Pemerintah Daerah mekanisme pembahasan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.
0 comment
0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Newer Posts
Older Posts