Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

A. Sektor-sektor yang dikelola oleh negara/daerah.

Badan usaha milik negara sesuai dengan namanya adalah semua perusahaan dalam berbagai bentuk dan berbagai usaha yang modal keseluruhannya merupakan kekayaan negara.
Bentuk UU No. 19 Tahun 2003 pasal 9 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara BUMN dikelompokkan menjadi 2, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). 
Sebagai pimpinan Badan Usaha Negara biasanya diserahkan kepada seorang atau beberapa orang direksi yang jumlah dan susunannya ditentukan dalam peraturan pendirian dan diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah. Tujuannya adalah membangun ekonomi nasional menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur. Badan Usaha Milik Negara yaitu suatu perusahaan dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah daerah yang terpisahkan.
Sektor-sektor yang dikelola oleh BUMN dan BUMD adalah sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan KEP 01/M-DM-PBUMN/2000 NO DEPUTI/sektor maka sektor-sektor usaha milik negara/ daerah dibagi menjadi beberapa Deputi Bidang Usaha sektor di antaranya:
1. Deputi Bidang Usaha Sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi meliputi:
  • a) Sektor Keuangan.
  • b) Sektor Jasa Konstruksi (Contoh : PT Hutama Karya).
  • c) Sektor Jasa Konsultan dan Jasa/Industri/Pendukung Jasa Konstruksi.

2. Deputi Bidang Usaha Sektor Logistik dan Pariwisata meliputi:
  • a) Sektor Logistik.
  • b) Sektor Pariwisata.

3. Deputi Bidang Usaha Sektor Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi meliputi:
  • a) Sektor Pertambangan (Contoh : PT Pertamina).
  • b) Sektor Industri Strategis.
  • c) Sektor Energi.
  • d) Sektor Telekomunikasi (Contoh : PT Telkom dan PT Pos Indonesia).

4. Deputi Bidang Usaha Sektor Agro Industri, Kehutanan:
  • a) Kertas, Percetakan dan Penerbitan.
  • b) Sektor Agro Industri.
  • c) Sektor Kehutanan.
  • d) Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan.

B. Peranan BUMN/BUMD terhadap Kemakmuran Rakyat Indonesia dan Daerah Setempat

Kebijakan pemerintah di bidang reorganisasi dan reorientasi atas perusahaan-perusahaan negara adalah untuk peningkatan efisiensi. Berdasarkan kebijakan ini diharapkan perusahaan-perusahaan milik negara dan daerah tersebut menjadi mandiri dalam mengelola kegiatannya.
Adapun peranan BUMN/BUMD dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Peranan BUMN
  • a) Bidang-bidang usaha yang kurang menarik bagi golongan swasta dikelola negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  • b) Bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara supaya pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal atas kebutuhan masyarakat.
  • c) Untuk mencegah timbulnya monopoli di bidang ekonomi oleh pihak swasta.
  • d) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena BUMN merupa-kan sumber penerimaan negara.
  • e) Dapat mengurangi jumlah pengangguran karena perekrutan tenaga kerja.

2. Peranan BUMD
  • a) Meningkatkan perekonomian dan perkembangan swasta daerah.
  • b) Membantu meningkatkan produksi daerah yang otomatis adalah produk nasional.
  • c) Memperluas kesempatan kerja di daerah.
  • d) Mengusahakan pemerataan pembangunan di daerah dan hasil-hasilnya. 


C. Kelebihan dan Kekurangan BUMN/BUMD

1. Kelebihan BUMN/BUMD
  • a) Modal yang diperoleh lebih mudah karena dari anggaran biaya negara dan kas negara.
  • b) Pengelolaan dikerjakan bersama-sama jadi lebih teratur dan jelas untung dan ruginya.

2. Kekurangan BUMN/BUMD
  • a) Karyawan banyak yang melakukan korupsi.
  • b) Kekeliruan yang timbul ditanggung secara bersama.