8 Pertimbangan Lokasi Industri Berdasarkan Aspek Tertentu

Setiap industri cenderung menempati lokasi yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Faktor lokasi sangat menentukan maju mundurnya industri. Lokasi tersebut biasanya ditempatkan berdasarkan pertimbangan di dekat bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, dekat dengan pasar, dekat dengan sumber tenaga (energi), modal, teknologi, peraturan dan lingkungan.

A. Lokasi Berdasarkan Bahan Baku
Lokasi industri tersebut didirikan dekat dengan bahan baku karena bahan bakunya mudah rusak, volumenya besar dan berat. Misalnya, industri pengalengan susu, buah-buahan, sayuran, ikan, dan industri mesin-mesin. Bahan baku ditinjau dari asalnya, terdiri atas berikut.
1) Hasil pertanian, meliputi pertanian bahan pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan budi daya.
2) Hasil alam, meliputi:
  • flora (hasil hutan atau semak atau belukar);
  • fauna (hewan laut dan hewan darat); serta
  • hasil tambang yang berupa logam dan bukan logam: (1) logam, misalnya emas, perak, tembaga, dan besi; (2) bukan logam, misalnya minyak bumi, gas, dan batu bara.
3) Bahan setengah jadi hasil olahan industri manufaktur yang dianggap bahan baku pada industri akhir. Misalnya:
  • semen merupakan bahan baku untuk industri tegel dan batako pres;
  • kain merupakan bahan baku industri pakaian; serta
  • kulit hewan merupakan bahan baku untuk sepatu dan tas.
B. Lokasi Berdasarkan Pasar
Industri yang lokasinya berdasarkan pasar, yaitu industri yang memproduksi barang-barang yang selalu berubah. Misalnya, hiasan, sepatu, tas, dan model pakaian. Permintaan barang hasil industri pada lokasi pasar (daerah sekitarnya) ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini :
  1. Penduduk, yaitu jumlah dan umur serta banyak sedikitnya penduduk di lokasi itu.
  2. Pendapatan, yaitu bila pendapatan penduduk meningkat, maka permintaan akan barang meningkat.
  3. Karakteristik konsumen, yaitu jiwa pemakainya (boros atau hemat).
  4. Persaingan, meliputi persaingan harga dan kualitas. Apabila harga barang murah dan kualitas baik, maka permintaaan barang akan meningkat.
C. Lokasi Berdasarkan Biaya Angkutan
Industri yang dalam prosesnya memerlukan biaya angkutan yang besar, sebaiknya berlokasi di dekat sumber tenaga dan bahan bakar. Misalnya, industri peleburan besi, baja, dan bijih bauksit.
1) Sumber tenaga dalam industri adalah:
  • tenaga air,
  • tenaga angin,
  • tenaga hewan,
  • tenaga uap,
  • tenaga panas bumi,
  • tenaga listrik, dan
  • tenaga surya.
2) Bahan bakar yang menghasilkan tenaga (energi) adalah:
  • kayu,
  • batu bara
  • minyak bumi,
  • gas bumi,
  • alkohol, dan
  • nuklir.
D. Lokasi Berdasarkan Tenaga Kerja
Industri yang bersifat padat karya memerlukan jumlah tenaga kerja yang besar, sehingga industrinya ditempatkan dekat dengan tenaga kerja. Misalnya, industri rokok dan kerajinan barang-barang seni. Dalam tenaga kerja, hal yang perlu diperhatikan adalah:
  • kualitasnya, meliputi tenaga kerja terampil;
  • jumlah tenaga kerja;
  • jenis kelamin dan umur;
  • upah, sekarang dikenal Upah Minimum Regional (UMR);
  • fasilitas, untuk para pekerja di dalam pabrik maupun fasilitas lainnya; serta
  • perundang-undangan yang berlaku, baik untuk pihak pengusaha maupun pekerja.
E. Lokasi Berdasarkan Modal
Lokasi berdasarkan modal, tercantum pada Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri adalah sebagai berikut.
  1. Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib mempunyai ijin tetap.
  2. Persetujuan prinsip dan ijin tetap bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya tidak berstatus. Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri diberikan oleh Menteri Perindustrian.
  3. Persetujuan prinsip dan ijin tetap bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, diberikan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian.
  4. Izin tetap bagi Perusahaan Kawasan Industri yang tidak berstatus Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri dan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri berlaku untuk seterusnya selama Perusahaan Kawasan Industri itu masih melaksanakan pengelolaan Kawasan Industri tersebut. Sebaliknya, untuk Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Penanaman Modal Asing berlaku untuk 30 tahun, sepanjang memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 8, mengatakan bahwa Perusahan Kawasan Industri dapat berbentuk:
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD),
  • Koperasi,
  • Perusahaan Swasta Nasional,
  • Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing,
  • Badan usaha patungan antara BUMN (BUMD) dengan koperasi dan usaha patungan antara Perusahaan Swasta Nasional dengan Penanaman Modal Asing.
F. Lokasi Berdasarkan Teknologi
Perkembangan teknologi industri dalam berbagai sektor komoditi merupakan tuntutan atas kebutuhan pemenuhan konsumsi manusia dan sekaligus menjadi ukuran kemajuan suatu negara dalam pengadaan kebutuhan dalam negeri. Teknologi industri ini membutuhkan berbaga i bahan baku dan dalam proses produksi akan mengeluarkan suatu residu yang disebut pencemaran (pencemaran lingkungan).
Dalam proses teknologi industri, proses kimia merupakan suatau proses yang terjadi dalam produksi berbagai komoditi senyawa kimia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan berbahaya bagi manusia. Untuk itu, berdasarkan teknologi, sebaiknya
  1. lokasi industri ditempatkan jauh dari permukiman padat penduduk;
  2. lokasinya khusus ditempatkan di kawasan industri;
  3. lokasi industri tidak ditempatkan di pusat kota;
  4. lokasi industri tidak ditempatkan di daerah pertanian subur.
G. Lokasi Berdasarkan Peraturan
Lokasi berdasarkan peraturan ini kami simak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan IndustriKawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
Pada Pasal 11 Ayat 2 tentang Perusahaan Kawasan Industri berkewajiban untuk:
  1. membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi kewajiban pengusaha industri dalam pengelolaan lingkunagn sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986;
  2. melakukan pemetaan lokasi industri sesuai dengan sifat dan jenisnya atas dasar rencana tapak tanah di Kawasan Industri yang telah disetujui;
  3. membangun, mengelola, dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana Kawasan Industri;
  4. menyediakan atau mengelola fasilitas pengolahan limbah industri;
  5. membantu perusahaan yang berlokasi di kawasannya dalam pengurusan izinnya;
  6. melaporkan secara berkala kegiatan usahanya kepada instansi yang berwenang.
H. Lokasi Berdasarkan Lingkungan
Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat sekaligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menetapkan lebih lanjut kewajiban-kewajiban bagi perusahaan industri untuk melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta melakukan pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasuk- kannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan penentuannya.
Dengan diberlakukannya PP Nomor 29 Tahun 1986 sejak tanggal 5 Juli 1987, secara serentak dan penuh kesadaran ketentuan mengenai pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), baik secara perorangan maupun oleh kelompok pengusaha industri harus dipenuhi. Oleh karena itu tidak terkecuali semua pengusaha industri sebelum mendirikan suatu usaha, ANDAL merupakan salah satu yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pencemaran air dan udara yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat sekitarnya. Bagi perusahaan industri yang sengaja atau lalai melaksanakan pembuatan ANDAL sebelum perusahaan itu beroperasi akan dikenakan sanksi hukum.
sumber : Iskandar, L. 2009. Geografi 3 : Kelas XII SMA dan MA. Jakarta. PT. Remaja Rosdakarya
]]>