Home EkonomiManajemen Badan Usaha 8 Faktor Penentu Besarnya APBD

8 Faktor Penentu Besarnya APBD

by Ekonomi
0 comment
APBD setiap daerah di Indonesia besarnya tidak sama, hal ini tergantung dari sumber daya alam dan tingkat aktivitas ekonomi yang ada pada daerah tersebut, misalnya suatu daerah sumber alamnya melimpah, tanahnya sangat subur sehingga pertaniannya berkembang baik, akan tetapi ada daerah yang langka sumber alamnya, tanahnya tandus dan kering sehingga pertanian kurang bisa berkembang. Di samping itu ada daerah yang perekonomiannya maju, sehingga banyak investasi ditanam di daerah tersebut, tetapi ada daerah yang perekono- miannya kecil, dan investasi tidak banyak.
Kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda itu memengaruhi tingkat pendapatan masyarakatnya, yang berakibat pada penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak dan retribusi. Secara menyeluruh potensi keuangan daerah, ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut.
aPertumbuhan Penduduk
Dalam hal-hal tertentu, besarnya penduduk dapat memengaruhi tingkat pendapatan pemerintah. Sebab, jika jumlah penduduk meningkat, maka objek pajak yang dapat ditarik juga meningkat.
bSumber Pendapatan Baru
Sumber Pendapatan Baru adalah adanya tambahan usaha bisnis dari masyarakat. Dengan adanya penambahan investasi yang dilakukan oleh masyarakat, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi oleh pemerintah.
c.   Kondisi Awal Suatu Daerah
Struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik (public services) dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris tuntutan akan tersedianya fasilitas pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitasnya akan lebih rendah daripada masyarakat yang berbasis pada industri. Dengan kemampuan membayar pungutan dari masyarakat industri/perkotaan akan lebih tinggi daripada masyarakat agraris.
Kondisi awal suatu daerah sangat menentukan potensi sumber penerimaan daerah.
Kondisi awal ini mencakup:
  • 1)    Struktur sosial, politik, dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat;
  • 2)    Komposisi industri yang ada di daerah tersebut;
  • 3)    Tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan; dan
  • 4)    Kemampuan administratif, kejujuran, dan integritas dari instansi perpajakan pemerintah.
Baca Juga :   Ciri-ciri dan Jenis Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN & BUMD)

Untuk melihat kondisi awal suatu daerah, dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian atau kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)     daerah tersebut. Semakin tinggi kontribusi sektor industri pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, berarti semakin   tinggi potensi penerimaan daerahnya.
Sebaliknya, semakin tinggi kontribusi sektor pertanian pada PDRB suatu daerah, maka akan semakin rendah potensi penerimaannya. Mengapa demikian? Jika kontribusi sektor industri pada PDRB tinggi, ini artinya daerah tersebut adalah yang banyak terdapat industrinya. Sektor industri biasanya sangat potensial dipungut/ dibebani berbagai pajak. Berbeda dengan sektor pertanian yang   sulit untuk melakukan intensifikasi pajak karena keuntungan yang didapat petani juga kecil.
dEkstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan
Usaha memperluas cakupan penerimaan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1)    Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi.
2)    Mengurangi tunggakan (wajib pajak).
3)    Meningkatkan penetapan besarnya pajak dan retribusi bagi wajib pajak.
eKenaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Riil
Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
f.   Inflasi
Berpengaruh terhadap nilai penerimaan pendapatan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Jika inflasi maka harga-harga naik sehingga nilai volume penjualan naik, dan dampaknya adalah naiknya pendapatan daerah melalui pajak.
gPenyesuaian Tarif
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara flat (tetap), maka penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Kegagalan dalam penyesuaian tarif terhadap laju inflasi akan menghambat peningkatan penerimaan daerah. Mengapa? Karena tarif yang terlalu rendah akan membuat penerimaan asli daerah menjadi tidak optimal. Sedangkan jika terlalu tinggi akan membuat investor enggan masuk ke daerah tersebut atau masyarakat akan enggan menggunakan fasilitas umum.
hPembangunan Baru
Peningkatan pendapatan juga dapat dilakukan dengan pembangunan-pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang baru, misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal, perluasan bandar udara/pelabuhan, pembangunan jasa pengumpulan sampah, pembangunan tempat rekreasi baru dan penerimaan lainnya yang bersumber dari adanya fasilitas baru.

Baca Juga Lainnya Kak..

Leave a Comment