Home EkonomiManajemen Badan Usaha 3 Landasan Hukum APBN dan APBD

3 Landasan Hukum APBN dan APBD

by Ekonomi
0 comment
Dasar hukum penyusunan APBN adalah sebagai berikut. 

a.     UUD 1945 pasal 23 ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang, dan apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah melaksanakan APBN tahun sebelumnya.

b .    Keputusan Presiden yang ditetapkan setiap tahun tentang pelaksanaan APBN.

Adapun dasar hukum Keuangan Daerah dan APBD adalah:
1)    UU Nomor   22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Bab VIII, pasal 78 s/d 86).
2)    UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa:
1)    APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat satu bulan setelah APBN ditetapkan.
2)    Perubahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
3)    Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

c.     PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Baca Juga :   3 Fungsi Utama APBN

Baca Juga Lainnya Kak..

Leave a Comment