Terdapat tiga instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, yaitu operasi pasar terbuka, kebijakan tingkat suku bunga, rasio cadangan wajib.
a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah upaya pemerintah melalui Bank Sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Surat berharga yang diperjualbelikan biasanya dalam bentuk SertiÀkat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga tersebut. Dengan demikian, uang yang ada di masyarakat mengalir ke Bank Indonesia, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat bertambah.
b. Kebijakan Tingkat Suku Bunga (Discount Rate Policy)
Kebijakan tingkat suku bunga adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral dalam menetapkan tingkat suku bunga bagi bank-bank umum yang meminjam dana ke Bank Sentral.
Apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah dapat menurunkan tingkat bunga pinjaman. Dengan rendahnya tingkat bunga pinjaman, maka keinginan bank-bank untuk meminjam dana dari Bank Sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah.
Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah melalui Bank Sentral harus menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan tingginya tingkat bunga pinjaman, keinginan bank-bank untuk meminjam dana dari Bank Sentral lebih kecil sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga berkurang.
c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi bank umum. Penetapan rasio cadangan wajib dapat memengaruhi jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, kemampuan bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat atau sektor riil (dunia usaha) akan lebih kecil dari sebelumnya. Sebagai contoh, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, perbankan dapat mengalirkan pinjaman kepada sektor riil sebesar 90%. Sebaliknya, jika cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan kredit kepada sektor riil (dunia usaha) sebesar 80%.
Di luar ketiga instrumen yang bersifat kuantitatif tersebut, pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral suasion). Misalnya, untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat, Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia memberi saran agar perbankan mengurangi pemberian kredit ke masyarakat atau ke sektor-sektor tertentu. Kebijakan moneter cair yang dapat dilakukan adalah melalui percetakan uang (seigniorage). Pencetakan uang ini dapat dilakukan seandainya jumlah uang beredar di masyarakat jumlahnya sedikit.
