2 Pokok Kebijakan Fiskal dan Penjelasannya

Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN dapat diperinci berdasarkan arah kebijakan dan strategi kebijakan.

A.   Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN

1) Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi.
2) Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian, dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
3)  Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu:
  • a) penanggulangan kemiskinan;
  • b) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; 
  • c) revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan; 
  • d) peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap
  • pendidikan dan pelayanan kesehatan;.

4) Kebijakan  fiskal  diarahkan  untuk  mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

B . Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN

  • 1) Meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mem- pertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
  • 2)  Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal.
  • 3) Menurunkan defisit anggaran terhadap PDB.
  • 4) Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
  • 5)  Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
  • 6) Memberikan stimulus guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  • 7) Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
  • 8) Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat.
  • 9)  Mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  • 10) Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah.